Sabtu, 15 Juni 2013

ANALISA SEDERHANA KOALISI VS OPOSISI DALAM KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI ?!

OPINI SAYA MUHAMMAD NUR OKT - MAMUJU.

Image From : www.bppk.depkeu.go.id


Hari ini Sabtu 15 Juni 2013, Berita tentang pengurangan subsidi BBM telah disetujui oleh Fraksi-Fraksi di DPR RI. Dari 9 Fraksi di DPR RI, 6 Fraksi mendukung dan 3 Fraksi menolak. Dukungan Kenaikan Harga BBM datang dari  5 Partai yang tergabung dalam Setgab masing-masing Partai Demokrat. Golkar, PKB,PAN dan PPP, sedang satu (1 ) Partai dari Luar Setgab yakni GERINDRA.

Penolakan terhadap pengurangan subsidi BBM datang dari dua Fraksi diluar Setgab yaitu PDIP dan HANURA, dan satu Fraksi anggota Koalisi ( Setgab ) yaitu PKS, bergabungnya PKS bersama PDIP dan HANURA tidaklah cukup signifikan untuk menghentikan upaya Pemerintah untuk menaikkan harga BBM demi terciptanya Stabilitas Fiskal harga Minyak dunia yang terus melambung.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada awalnya ada 4 Menteri PKS yang bergabung bersama Kabinet Indonesia Jilid II yaitu, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Suryapranata. 

Namun seiring waktu yaitu pada Oktober 2011 Presiden SBY mengurangi satu jatah PKS sebagai rekan koalisi dengan mengeluarkan Menteri Riset dan Teknologie Suharna Suryapranata dari KIB II, dengan alasan pengurangan jatah menteri PKS itu semata-mata untuk mewadahi kaum profesional yang tidak berasal dari parpol.

Pada Tahun 2009 PKS juga pernah menolak kenaikan harga BBM dan kembali terulang pada tahun 2013 sekarang ini, Apa yang akan terjadi setelah PKS kembali berakrobat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, apa yang akan dilakukan oleh Pa SBY dalam menyikapi prilaku rekan koalisi yang dengan terang-terang melakukan pembangkangan terhadap kesepakatan yang telah disepakati di Setgab, semua tergantung pada Pa SBY.

Pemerintah tentu akan berfikir matang sebelum mengambil keputusan Politik untuk mengeluarkan PKS dari Setgab Koalisi, sebab PKS  merupakan penyeimbang antara 2 Partai Besar Partai Demokrat dan Partai Golkar yang tergabung dalam koalisi yang dibangun oleh Pa SBY, sebelum lanjut mari kita lihat daftar jumlah anggota DPR RI dari setiap Fraksi Koalisi dan Oposisi seperti berikut ini :

PARTAI KOALISI ( SETGAB )

  1. DEMOKRAT   148 Anggota DPR RI,
  2. GOLKAR       106 Anggota DPR RI,
  3. PKS              57 Anggota DPR RI,
  4. PAN             46 Anggota DPR RI,
  5. PPP              38 Anggota DPR RI,
  6. PKB             28 Anggota DPR RI,
---------------------------------------------
JUMLAH .........  423 Anggota DPR RI


PARTAI OPOSISI,



  1. PDI - P         94 Anggota DPR RI,
  2. Gerindra       26 Anggota DPR RI,
  3. HANURA       17 Anggota DPR RI,  
----------------------------------------------

Jumlah ..........   137 Anggota DPR RI,

Asumsi peta Politik dalam 1,5 Tahun kedepan Bila PKS keluar atau dikeluarkan dari Setgab jumlah suara akan berubah karena 57 Suara PKS akan keluar sehingga  Partai Koalisi hanya tinggal memiliki 366 Anggota ( suara ), Oposisi akan bertambah  dari 137 menjadi 194 Anggota ( suara )  di DPR RI, itu bila Gerindra tidak diajak bergabung dalam Koalisi.

Para pengamat Politik memprediksi kalau hal ini terjadi maka Posisi Partai Golkar sebagai Partai terbesar kedua merupakan  Penentu dalam derap langkah Politik Partai Koalisi 1,5 tahun kedepan  Saya  sependapat dengan hal itu Golkar dengan 106 Suara akan membuat Setgab ( Koalisi ) dengan mudah dibaca kemana arah kesepakatan akan terjadi, karena Golkar bisa memainkan perannya dengan leluasa.

Mari kita buat Skema sederhana yang bisa dimengerti oleh Pambaca Warta Warga Sulbar hingga jenjang pendidikan rendah, dengan berandai-andai seperti ini :

  1. Bila Partai Golkar karena sesuatu hal bergabung bersama  PDIP, Hanura, Gerindra dan PKS menjadi oposisi jumlah ( anggota ) suara kwantitatif setelah  akan menjadi 300 suara yaitu 137 suara ditambah 106 dari Golkar dan 57 dari PKS,  pada saat yang bersamaan jumlah suara yang akan dimiliki oleh Koalisi dengan keluarnya Golkar hanya tersisa 260 yang berasal dari Partai Demokrat, PAN, PPP, PKB. Maka dapat dipastikan Koalisi akan kalah dalam Voting untuk menentukan kebijakan Pemerintah selanjutnya.
  2. Bila Golkar keluar dari Koalisi dan PKS masih berada di Koalisi, maka suara Partai Koalisi 317 yang berasal dari Demokrat, PKS, PAN, PPP dan PKB, sedang oposisi menjadi 243, pada saat itu koalisi masih ada diatas oposisi 74 Suara, tinggal mengajak Gerindra untuk bergabung dengan Koalisi dengan penambahan suara sekitar 26 Kursi menjadi 343 sedang oposisi hanya 217.
  3. Partai Golkar sendiri walau belakangan bergabung bersama Koalisi dibanding PKS namun Golkar selalu konsisten bersama koalisi.

Dengan asumsi berdasarkan Analisa sangat sederhana dari data dan fakta Ada beberapa alternatif yang mungkin dilakukan  dalam satu ( 1 ) pekan kedepan Oleh Pa SBY bersama Setgab Koalisi dan PKS sendiri, seperti berikut ini :

  1. Bapak Presiden SBY belum akan mengeluarkan PKS dari koalisi dengan berbagai macam pertimbangan Politik, kemungkinan hanya akan memberi sangsi pada PKS dengan mengeluarkan 1 ( satu ) atau 2 ( dua ) menteri dari KIB.II, sebagai peringatan terakhir.
  2. PKS hanya akan mundur bila dikeluarkan dari Setgab sebagai Koalisi,
  3. Bila PKS mundur atau di keluarkan dari Koalisi maka kemungkinan GERINDRA akan bergabung kedalam Setgab bersama Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan PKB.
Yang menjadi pertanyaan, siapakah Menteri yang mempunyai potensi untuk dikeluarkan dari KIB II ?

Banyak spekulasi yang berkembang di Media bahwa bila Presiden SBY akan memberi sangsi pengurangan jatah PKS di Kabinet Indonesia bersatu jilid II, maka kemungkinan yang akan di keluarkan dari KIB II adalah Menteri Pertanian karena sedang dibelit kasus Daging Impor yang terjadi di kementriannya,walau Beliau bukan tersangka, benar atau tidak tergantung pada Bapak Presiden. ***

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar