Selasa, 15 Desember 2020

Reuni dan Silaturrahmi Purna Bhakti Eks Dirjen Transmigrasi Sulawesi Selatan Di HBT Ke 70

 


WWS,  Mamuju - Acara Reuni dan Silaturrakhmi para purna bhakti yang dibungkus dengan Hari Bhakti Transmigrasi ke – 70 di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai rencana akan digelar dengan berbagai macam acara secara sederhana oleh Panitia yang terdiri dari para purna bhakti atau pensiunan dan beberapa Orang yang masih aktif dari Eks pegawan negeri sipil Departemen Transmigrasi ( Ditjen Transmigrasi ) yang pernah bertugas di Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Sulawesi Selatan, Kandep Transmigrasi Kabupaten Mamuju dan Kandep Transmigrasi Kabupaten Luwu. 

Sesuai rencana awal reuni dan silaturahmi akan diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2020 di Hotel D’Maleo Jalan Pelita Kota Makassar yang akan dihadiri oleh kurang lebih 50 Orang wakil peserta reuni yang datang dari berbagai daerah di indonesia. 

Namun karena Hari Bhakti Transmigrasi ( HBT ) secara nasional yang ke-70 di pusatkan di Sulawesi Barat dan dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia Bpk. Abdul Halim Iskandar dengan Thema “Revitalisasi dan Modernisasi Transmigrasi mendukung Ketahanan Pangan Nasional yang diselenggarakan di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Barat, pada Sabtu (12/12/2020 yang baru lalu ). 

 Dengan begitu Panitia Reuni dan silaturrakhmi peringatan Hari Bhakti Transmigrasi yang ke-70 oleh para purna bhakti Eks PNS Dirjen Transmigrasi yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal tersebut diatas di undur ke Hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 yang akan datang dan diselenggarakan Hotel Maleo Jalan Pelita Kota Makassar. 

 Ketua Panitia penyelenggara Reuni Ir. H. idham Hasib kepada Pewarta Indonesia mengatakan bahwa " Karena masih ditengah pandemi corona pelaksanaan daripada acara ini akan kami selenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, sembari panitia menyiapkan alat seperti Masker, dan Face  Shield ada beberapa acara outdoor yang kami telah rancang sebelumnya ditiadakan " Kata Pa Idham. 

 " Adapun acara didalam ruangan Hotel Maleo berdasarkan hasil rapat pemantapan, acara dibuka pada jam 10 seperti biasa Registrasi peserta yang diteruskan dengan pembukaan, lagu Indonesia Raya , disusul dengan Mars Transmigrasi, setelah itu Laporan dari Ketua Panitia, sambutan- sambutan dari Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Selatan serta Dirjen PK Kemendes PDTT RI , Penyerahan Plakat, Ishoma dan acara bebas hingga pada jam 16.00 Wita " Jelas Pa Idham. 

 " Meski ditengah pandemi covid 19, Acara Reuni para purna bhakti di Hari Bakti Transmigrasi (HBT) Ke-70 tetap akan dilaksanakan oleh panitia mengingat sudah lama direncanakan kami sudah tak tahan ingin bertemu dengan kawan-kawan yang sudah 30 Tahun terpisah , dan mudah-mudahan agenda tahunan ini bisa dilaksanakan setiap 12 Desember secara rutin setiap tahun secara berkesinambungan oleh para purna bhakti " Kata salah seorang peserta Reuni yang enggan disebut namanya.*** (Muh Nur OKT Mamuju ).

Kamis, 03 Desember 2020

Berita Dalam Gambar Paslon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Nomor Urut 1 Drs H Muhammad Saal dan Musawir Azis Isham SH MSi (SALAM)

Paslon No Urut 1 Drs. H. Muhammad Saal dan Musawir Azis Isham, S.H., M.Si., terus melakukan kampanye berdasarkan jadwal yang telah diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabuoaten Pasngkayu  berdasarkan hasil pengamatan kami diberbagai media dan dari rekan yang hadir dalam kampanye penulis bisa melakukan prediksi awal bahwa kerja keras Paslon SALAM membuahkan hasil yang signifikan, sinyal kuat akan kemenangan Paslon No.1 Salam di pilkada Pasangkayu 2020 yang akan datang semakin nyata.

Paslon No Urut 1 Drs. H. Muhammad Saal dan Musawir Azis Isham, S.H., M.Si., terus melakukan kampanye berdasarkan jadwal yang telah diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabuoaten Pasngkayu  berdasarkan hasil pengamatan kami diberbagai media dan dari rekan yang hadir dalam kampanye penulis bisa melakukan prediksi awal bahwa kerja keras Paslon SALAM membuahkan hasil yang signifikan, sinyal kuat akan kemenangan Paslon No.1 Salam di pilkada Pasangkayu 2020 yang akan datang semakin nyata.

Berikut berita dalam bentuk gambar yang tertuang dalam kampanye Paslon Bupati/Wakil Bupati No.1 Drs. H. Muhammad Saal - Musawir Azis Isham. S.H., M.Si., ( SALAM ) diberbagai Titik Kampanye seperti yang ditampilkan dibawah ini foto dari Bapak Ir. H. Abdin Amggpta DPRD Provinsi Sulawesi Barat Fraksi Partai Demokrat :


Gambar 1 ( Kampanye Pasangan NO. 1 SALAM di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu



Gambar 2 ( Kampanye Di Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu


Gambar Tiga ( Kampanye Pasangan NO. 1 SALAM di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu


Foto atau gambar akan terus kami update berdasarkan kiriman dari Timses Paslon No. 1 Drs H Muhammad Saal dan Musawir Azis Isham SH MSi (SALAM) Bpk H. Ir. Abidin selama masa kampanye Terima kasih ***

Senin, 23 November 2020

Raja Maroko Lakukan Wawancara Telepon dengan Presiden Mauritania


Rabat – Raja Maroko, Yang Mulia Raja Mohammed VI, Jumat 20 November, melakukan panggilan telepon dengan saudara laki-lakinya Yang Mulia Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Presiden Republik Islam Mauritania.

Dalam   pembicaraan ini, kedua Kepala Negara menyampaikan kepuasannya yang besar atas perkembangan pesat kerja sama bilateral, serta kesediaan mereka yang kuat untuk mengkonsolidasikan dan meningkatkannya ke tingkat yang memungkinkan penguatan kerja sama antara kedua negara tetangga, perluasan prospeknya, dan diversifikasi bidangnya. 

Wawancara telepon ini juga menjadi kesempatan bagi kedua Kepala Negara untuk membahas perkembangan kawasan terkini. 

Dalam  kesempatan itu, Yang Mulia Raja Mohammed VI menyatakan kesiapannya untuk melakukan kunjungan resmi ke Republik Islam Mauritania, sekaligus menyampaikan undangan kepada Yang Mulia Presiden untuk mengunjungi negara keduanya, Kerajaan Maroko. (Persisma/Red)

Jumat, 20 November 2020

Pilkada Mamuju 2020 Paslon No 1 TINA - ADO Insya Allah Menang

 OPINI : Muhammad Nur OKT


WWS, MAMUJU -  Ajang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju menurut hemat kami menunjukan kompetisi  paling ketat antara pasangan Hj.Sitti Sutina Suhardi, S.H., M.Si., - Ado Mas'ud, S.Sos., ( TINA - ADO ) dengan pasangan petahana, 

Berdasarkah hasil pantauan dan prediksi yang didasari oleh analisa sederhana akan dimenangkan oleh Penantang Paslon No. 1 TINA - ADO.

Walau hanya terdapat dua paslon di Pilkada Mamuju 2020, TINA - ADO dan Petahana namun dianggap yang paling menonjol karena bertarung di ibukota Provinsi Sulawesi Barat, yakni Kabupaten Mamuju sebagai Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten Mamuju.

 Mengenai peluang meraih kemenangan di ibukota, para pengamat memperkirakan, TINA-ADO unggul dibebarapa tempat seperti Mamuju dan Kalukku. Komposisi materi paslon No. 1 TINA - ADO adalah representasi dari kaum milineal yang juga mewakili keterwakilan pemilih perempuan dan seluruh wilayah pemilihan. 

Bila  di kombinasikan dua tokoh muda TINA - ADO ini berada dalam posisi linear dengan realitas kemajemukan masyarakat Mamuju. Fakta pluralitas dirawat masyarakat Mamuju selama bertahun-tahun. Dan Kabupaten Mamuju menjadi kota dengan lanskap pluralitas paling komplit di Sulawesi Barat. 

Mesin Politik Partai Demokrat sebagai pengusung utama dan beberapa Partai lainnya sangat Fokus pada Pilkada Mamuju. Hubungan Partai Demokrat Sulawesi Barat yang memenangi Pemilu 2019 praktis terikat dengan Paslon Bupati yang diusung Partai Demokrat di empat Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat.  Sehingga Partai Demokrat Mamuju malah tanpa beban dan lebih konsen memenangkan Paslon NO. 1 TINA - ADO. 

Kita kilas balik dengan Fakta masa lalu. Partai berlambang mercy sudah mencatat sejarah kemenangan di Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat. Walau Petahana menyegel lebih dari separuh jumlah kursi DPRD Kabupaten Mamuju saat ini , fakta ini bukan jaminan untuk Pilkada Mamuju 2020. Paslon Tina - Ado menurut analisa sederhana kami akan dominan di Pilkada 2020 yang tinggal 20 hari lagi. Kemenangan Paslon No. 1 TINA - DO , mengisyaratkan bahwa sikap Petahana dalam krisis APBD ( Gaji Tenaga Honor ) merupakan isu paling krusial yang mendongkrak TINA - ADO. " jelang Pilkada Mamuju Jika TINA - ADO mampu membangun komunikasi politik dengan partai-partai pengusung lainnya.** 

 Dengan mencoblos Paslon No. 1 TINA - ADO maka Mamuju akan maju dan berkembang .****

Jumat, 06 November 2020

Mengenal Arismunandar Dengan Konsep Kearifan Lokal Membangun Majene


WWS,  Mamuju - Calon Wakil Bupati Majene, Arismunandar Kalma, adalah sosok figur anak muda dengan nyali tinggi dan berani meletakkan profesi yang ditekuni kurang lebih 17 tahun selaku Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebelum memilih mundur, Aris sukses merengkuh jabatan eselon III selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Arismunandar Kalma diangkat ASN usai menyelesaikan pendidikan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Jalur pendidikan IPDN ini menjadi perburuan bagi anak muda sekarang ini. Meski demikian, tidak semua orang bisa mencicipi jalur tersebut. Hanya mereka yang punya kualitas diatas rata-rata, baru bisa menaklukkan peta persaingan menempuh pendidikan yang dipusatkan di Jati Nangor, Jawa Barat tersebut. 

Nama  Arismunandar awalnya memang kurang familiar bagi masyarakat Majene, maklum saja…. beliau semasa orangtuanya dilantik menjadi Bupati Majene dalam rentang waktu 10 tahun, Arismunandar rupanya lebih fokus dengan profesi yang ia geluti selaku ASN, walaupun ia adalah putra sulung dari H Kalma Katta. Akan tetapi ia mampu menjaga kehormatan keluarga nya dari godaan silaunya gemerlap duniawi. Memegang teguh prinsip sikap kemalaqbian yang ia dapat dari lingkungan keluarganya, rupanya ia mampu rawat dengan baik meski sangat sulit djalani bagi masyarakat umum lainnya. 

Tak  seperti lazimnya prilaku kebanyakan anak pejabat lainnya, justeru acap kali memanfaatkan dan bahkan menyalahgunakan kekuasaan yang didapatkan orang tuanya untuk kepentingan hal hal tertentu. Maka tidak heran, jika sikap serta kepribadian Arismunandar begitu selaras norma dan etika budaya sebagai warisan leluhur di tanah Mandar.


Sikap dan cara bertutur yang begitu lembut terpancar dari relung hati dari Arismunandar selaku sosok figur pemimpin talenta muda masa depan di Bumi Assamallewung. Bukan dari gestur yang sengaja dibuat-buat untuk menarik simpati publik disaat beliau bertarung selaku figur anak muda yang mendampingi calon bupati Majene, Andi Achmad Sukri Tammalele. 

Tidak  heran, jika pujian dan rasa kagum itu menjadi bahan cerita yang sungguh mengesankan bagi orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Arismunandar Kalma. Sikap saling menghargai ini sudah menjadi kebiasaan yang ia dapatkan dari lingkungan keluarga mereka. Beliau adalah sosok panutan yang patut menjadi inspirasi bagi generasi muda yang lahir dan dibesarkan di dataran jazirah Mandar. 

Sebab orang Mandar seharusnya merawat nilai nilai budaya sebagai kearifan lokal dari cara dan sikap serta prilaku yang sejatinya diamalkan oleh orang-orang Mandar yang mampu memahami nilai- nilai kearifan lokal budaya Mandar itu sendiri. 

Talenta  anak muda dari figur Arismunandar Kalma cukup menawarkan masa depan menjadi baik. Nah semenjak Aris bulat menyatakan tekadnya maju di Pilkada Majene, kini menjelma sebagai sosok perhatian dari berbagai kalangan khususnya bagi generasi muda untuk bisa mengenal lebih dekat seperti apa gagasan dan kemampuan nya sehingga berani meninggalkan zona aman dan memilih jalur politik sebagai wujud pengabdiannya terhadap masa depan bagi tanah leluhurnya di Kabupaten Majene.


Semula, Arismunandar Kalma mengakui tak pernah berpikir untuk urusan politik. Namun hal itu tak bisa ia hindari, akibat desakan berbagai elemen masyarakat agar ia segera siap maju di Pilkada Majene mendampingi figur calon Bupati, Andi Sukri Tammalele. 

"Mungkin ini adalah petunjuk dari Allah SWT, sehingga dorongan begitu kuat agar kami maju di Pilkada Majene. Dengan ucapan bismillah, Wattunnami (saat tepat) kami berdua dengan AST maju di Pilkada Majene,” urainya. 

Berpijak dari petuah dari kearifan Mandar tentang konsep menjadi pemimpin juga nenjadi salah satu alasan maju di ajang kontestasi politik tahun ini. 

Marondong duang bongi anna matea, mau ana’u mau appou, da muannai menjari maraqdia mua’ tania to namassayanni litaq na tania tonamassayangngi paqbnua (esok hari saat ajal telah menjemputku, meski itu anak dan cucuku, janganlah ia dijadikan pemimpin jika tak mencintai tanah air dan rakyat).

 Petuah tersebut adalah ucapan dari raja pertama kerajaan Balanipa, I Manyambungi yang bergelar Todilaling. Itu adalah petuah, lebih tepatnya kearifan Mandar, bagi segenap masyarakatnya untuk bersungguh-sungguh dalam memilih pemimpin. 

Nah , pasangan AST-Aris maju di Pilkada ini telah menawarkan lima program unggulan yang menjadi titik perhatiannya bila mendapat mandat dari masyarakat Majene pada momentum pilkada pada 9 Desember 2020. 

Arismunandar Kalma dalam suatu kesempatan memaparkan maksud program Siamasei Lima Pattuyu (Saling Mengasihi Lima Pengharapan) untuk Majene Rumah Kita. 

 Harus diakui, bahwa Kota Majene merupakan kota tua apdeling Mandar yang memiliki nilai nilai budaya Sipakalaqbiq (Saling Menghargai) yang wajib kita jaga kehormatannya. Nilai budaya Mandar adalah manifestasi sebuah warisan oleh leluhur kita yang tidak mungkin didapatkan di daerah lain.

 Karena itu, warisan budaya Mandar ini merupakan tugas dan tanggungjawab generasi muda untuk merawat nilai nilai kearifan lokal, meski saat ini kita telah diperhadapkan era moderenisasi dengan alat teknologi yang canggih. 

 “Konsep program unggulan yang kami tawarkan jika diberi amanah oleh rakyat, tentu tidak akan meninggalkan jati diri kita selaku masyarakat Mandar terhadap nilai kearifan lokal. Maka dari itu, untuk menjawab kegelisahan masyarakat Majene selama ini terkait kondisi ekonomi yang kerap fluktuasi itu, menjadi poin penting agar menjadi perhatian kami kelak bila diberi amanah,” ungkap Arismunandar. 

 Arismunandar yang juga jebolan IPDN ini juga menangkap berbagai keluhan dari masyarakat kota hingga pelosok desa terkait kurangnya akses lapangan kerja sehingga memicu angka pengangguran meningkat dan berdampak sistematis terhadap lemahnya ekonomi masyarakat. 

 “Jika AST-Aris diberi kesempatan menahkodai daerah ini, maka pemerintah daerah wajib memastikan hadir memberi solusi guna membuka akses lapangan kerja seluas luasnya bagi masyarakat pribumi. Kita harus berdiri tegak ditanah sendiri serta merdeka dan berdaulat secara ekonomi. Pelaku usaha harus diberikan ruang yang cukup serta mengutamakan tenaga kerja lokal untuk ikut terlibat dalam pembangunn itu sendiri " Ujarnya.


Program lain yang menjadi perhatian bagi AST-ARIS kata dia, upaya percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang hingga kini kondisinya rata rata memiriskan.

" Sudah puluhan desa kami sambangi selama beberapa bulan terakhir. Sungguh memiriskan melihat kondisi infrastruktur jalan hancur tanpa ada penanganan yang memadai. Padahal akses jalan merupakan bagian vital untuk mendukung akselerasi pergerakan serta tumbuhnya ekonomi bagi masyarakat Majene,” ungkap Aris yang disambut aplaus dari warga yang ikut dalam kampanye terbatas ini.

Terakhir kata dia, adalah sektor pendidikan dan kesehatan yang sudah menjadi kewajiban bersama untuk menyiapkan generasi muda yang cerdas, berakhlak, kuat serta pemerintah daerah wajib memastikan bahwa pembangunan di sektor kesehatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat Majene sekarang ini. 

 “Untuk mewujudkan cita-cita ini maka saya bermohon kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 9 Desember 2020, dengan memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati Majene nomor urut dua. Satu suara sangatlah penting untuk mewujudkan perjuangan kita dalam momentum politiik Pilkada Majene yang tinggal kurang lebih 30 hari dari sekarang,” pungkas Arismunandar Kalma.*** ( Foto Efbe )

 Ditulis Oleh Aco Antara dan telah dimuat diberbagai media online**

Kamis, 05 November 2020

SDK Mewariskan Jiwa Kepemimpinan Kepada Tina Suhardi

Mamuju - Ada beberapa tanda - tanda  temuan dilapang bahwa Masyarakat Mamuju yaitu para kerabat dan sanak saudata, pengusung, pendukung, dan  simpatisan yang  menginginkan suatu perubahan  dari sebelumnya mereka ingin dipimpin pasangan muda dan energi yang punya Visi dan misi membangun Mamuju kedepan lebih baik dari sebelumnya. 

Dan pasangan yang diinginkan itu adalah Hj. Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si., dengan Ado Mas'ud. Tanda-tanda itu bisa dibaca dari pergerakan masyarakat menyambut kehadiran Paslon di lokasi kampanye, masyarakat berinisiatif menyiapkan lokasi kampanye untuk paslon dan dibeberapa tempat berswadaya secara mandiri mendirikan Baliho bahkan posko pemenangan. 

 Inisiatif warga menyiapkan lokasi kampanye, bisa dikatatakan terdapat di kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju. Mereka pun intens berinteraksi dengan tim pemenangan NO. URUT 1 TINADO (akronim TINA - ADO ) agar kampanye berlangsung sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. 

 Hal ini tak lepas dari keinginan masyarakat atas pembaharuan dan perubahan kepemimpinan beralih ke Paslon No. urut 1 Tina - Ado. Antusiasme masyarakat tersebut dibarengi dengan hadirnya Anak muda Wanita pertama yang bakal memimpin Mamuju dan Wanita pertama di sulawesi barat yang akan menjadi Bupati,sebagai satu-satunya representasi kaum perempuan di 4 Pilkada 2020 di Sulawesi Barat. 

Tina mewarisi jiwa kepemimpinan sang Ayah DR. H. Suhardi Duka, MM politisi kondang di Sulawewsi Barat yang terlah berkiprah di tingkat Nasional. 

 " Priode 2021 - 2026 Saatnya bagi yang muda yang berkarya untuk menunjukkan eksistensinya, Sutinah Suhardi putri politisi yang sangat disegani oleh lawan maupun kawan politiknya di Sulbar bahkan sudah berkiprah ditingkat Nasional menurunkan bakat yang sempurna bagi putirnya untuk jadi pemimpin. Tina - Ado sudah membuktikan selama berkiprah di Pemerintahan, Tina Mantan Birokrasi dan Ado sebagai Mantan legislator sangat mumpuni untuk memimpin Mamuju kedepan. 

Beliau berdua Sangat berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Makanya kami tak akan berpaling darinya " Kata M.Arsyad N di Kampung Tima baru-baru ini.

 Keputusan Partai Demokrat menggaet Sutinah Suhardi menjadi Calon Bupati Mamuju , kian menambah optimisme masyarakat Mamuju . Khususnya kaum emak-emak. Tak sekadar menyiapkan titik, warga pun secara sukarela menyambut dengan berbagai kreatifitas.  

“Keputusan TINA menarik ADO membuat pasangan TINA - ADO ’ semakin mudah diterima oleh masyarakat Mamuju. Masyarakat Mamuju sudah lama menantikan seorang pemimpin perempuan. Mereka berharap Semoga Tina - Ado kelak diberi amanah sebagai Bupati dan wakil Bupati Mamuju,” Kata Pa Wahab Abdy.

 Keberpihakan mayoritas masyarakat Mamuju terhadap TINA - ADO , sangatlah wajar membuat duet nomor urut 1 dan Squatnya serta Tim ini menjadi sasaran empuk berita bohong alias hoaks. Cara-cara tersebut dilakukan sebagai upaya pengalihan isu atas masifnya gelombang dukungan lintas elemen terhadap Tina - Ado. 

 Meski demikian, tak terbersit sedikitpun keinginan TINA - ADO untuk membalas tindakan oknum-oknum yang ditenggarai ingin merusak  demokrasi tersebut. TINA misalnya, selalu mengingatkan tim dan simpatisannya untuk mengedepankan konsep adu gagasan dan program dalam kontestasi Pilkada 2020.*

( Opini dan hasil penelusuran Penulis )

Rabu, 04 November 2020

Kesehatan Problem Terbesar Majene Yang Harus Dibenahi


Oleh : Arismunandar Kalma (Calon Wakil Bupati Majene).

Sebagai bagian dari ikhtiar saya bersama Andi Sukri Tammalele dalam menghadapi pilkada Majene, saya mengkaji secara mendalam problem-problem yang harus dibenahi jika mendapat amanah nanti. Salah satu hal yang saya temukan masih menyimpan masalah adalah bidang kesehatan.

 Kesehatan adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan. Kualitas hidup manusia ditentukan oleh derajat kesehatannya. Untuk mencapai visi Majene Unggul yang kami usung, bidang kesehatan ini menjadi perhatian utama. Ada beberapa hal mendasar yang masih menjadi masalah di bidang kesehatan yang jauh dari harapan dan target di Majene. Itu harus dibenahi! 

 PERTAMA, angka harapan hidup manusia di Majene masih sangat rendah dan di bawah target. Itu sejak tahun 2016 hingga 2019. Berdasarkan visi misi MP3, target angka harapan hidup di tahun 2016 ialah 60,80 tapi realisasi cuma 60,50. Tahun 2017 target 61,09 tapi realisasi cuma 60,64. Tahun 2018 target 61,28 realisasi cuma 60,79. Lalu tahun 2019 target 61,57 tapi realisasi cuma 61,30. Apa artinya? 

Artinya adalah orang-orang di Majene rata-rata berumur pendek di bawah target yang telah ditentukan untuk dicapai. Yaitu rata-rata umur paling panjang 61 tahunan. Sangat pendek ! Bandingkan dengan Mamuju di tahun 2018 saja angka harapan hidupnya sampai 66,94. Atau bandingkan dengan Mamasa di tahun 2018 dengan angka harapan hidup mencapai 70,62. 

Kenapa itu bisa terjadi? Menurut kajian kami, itu dikarenakan tidak fokusnya program di bidang kesehatan dan tidak terintegrasinya program kesehatan dengan program-program di bidang lain yang terkait dengan persoalan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 Angka harapan hidup paralel dengan tingkat kesejahteraan dan derajat kesehatan. Maka kesejahteraan dan kesehatan warga menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan. Ia harus mendapat skala prioritas disertai dengan perencanaan yang matang dan terukur. 

KEDUA, jumlah dokter yang masih kurang dibandingkan jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Angka target rasio dokter per satuan penduduk di Majene masih rendah dan belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui visi misi MP3. 


Tahun 2016 pemerintah daerah Majene menargetkan angka rasio dokter per satuan jumlah penduduk sebesar 22,47 namun pencapaiannya cuma sebesar 11,80. Tahun 2017 target sebesar 29,08 namun capaian cuma sebesar 16,82. Tahun 2018 target sebesar 35,79 namun capaian cuma menurun tajam ke 11,42. Lalu tahun 2019 target sebesar 42,50 namun capaian cuma sebesar 23,21. Artinya, Majene masih belum mampu memenuhi kekurangan tenaga dokter untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan warga. 

 KETIGA, kebutuhan mendasar bagi sebuah rumah tangga yang sehat adalah ketersediaan air bersih. Konsumsi air bersih akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Maka kewajiban pemerintah daerah ialah menjamin ketersediaan dan akses air bersih bagi warganya.

Di Majene, upaya pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih untuk konsumsi rumah tangga juga masih sangat rendah. Jauh dibawah target. Padahal ini adalah kebutuhan mendasar bagi rumah tangga warga Majene. Pada tahun 2016 target persentase rumah tangga dengan akses air bersih dipatok pemerintah daerah Majene melalui visi MP3 yakni 90,73. Namun realisasi capaian cuma di angka 90,42. 

 Tahun 2017 ditargetkan persentase sebesar 93,82 namun capaian realisasi cuma 93,15. Tahun 2018 ditargetkan persentase sebesar 96,91 namun capaian realisasi cuma 96,19. Tahun 2019 lebih parah lagi. Target persentase capaian sebesar 100, namun capaian relisasi justru terjun bebas ke angka 79,76. Amat ironis..! 

 Hal-hal tersebut diatas adalah sebagian masalah kesehatan yang masih perlu dibenahi secara maksimal di tahun-tahun mendatang. Jika di bidang kesehatan saja Majene masih memiliki segudang masalah, bagaimana mungkin kita bisa bicara SDM yang kuat dan handal. Orang tidak sehat atau sakit mustahil bisa unggul sumber dayanya. Oleh karena itu, kedepan jika kami AST - ARIS mendapatkan amanah menjadi pemimpin di Majene hal-hal itulah yang menjadi prioritas untuk kami selesaikan. Harus ada terobosan kuat yang visioner dan riil dalam menangani bidang kesehatan di Majene. 

 Angka harapan hidup harus ditingkatkan. Maka kesejahteraan harus ditingkatkan pula agar kualitas hidup warga Majene meningkat. Orang Majene tidak boleh gampang sakit, tidak boleh kelaparan, tidak boleh susah mendapatkan layanan kesehatan dan tidak boleh kekurangan air bersih. Jumlah dokter harus ditingkatkan agar mampu memenuhi rasio pelayanan penduduk. Demikian pula distribusi tenaga kesehatan lainnya harus merata hingga ke pelosok. Jangan menumpuk di RSUD. Semua cita-cita dan rencana kami terangkum dalam visi dan misi MAJENE UNGGUL, MANDIRI dan SEJAHTERA. 

Selanjutnya terimplementasi dalam program-program yang akan kami jalankan saat terpilih nanti, insha Allah. Mohon doa restu dan dukungannya. Billahittawfiq wal hidayah.***

Sumber Naskah Telah dimuat di Facebook Andi Syukri Tammalele ( Calon Bupati Majene di Pilkada 2020)

Sabtu, 31 Oktober 2020

Kami Siap Menangkan Tina - Ado


WWS, MAMUJU - Paslon Bupati Mamuju 2020 Tina - Ado dalam setiap kesempatan pada kampanye mengingatkan kepada masyarakat Mamuju agar tidak salah pilih pada 9 Desember 2020, Pilih Paslon TINA - ADO, Pilih pemimpin yang memperhatikan nasib rakyat yang dijawab antusias dengan gegap gempita oleh masyarakat yang hadir dengan mengacung-ngacungkan tangan keatas disertai teriakan " KAMI SIAP MENANGKAN PASANGAN TINA - ADO ". 

 " PILIH TINA Sebagai Bupati Perempuan Pertama di Mamuju dan Pertama di Sulbar. Inilah Bentuk keterwakilan Perempuan Untuk Mamuju khususnya dan Sulawesi Barat. Kiprahnya telah sangat nampak sebagai wujud dari perubahan yang dilakukan bila terpilih jadi Bupati, kita yakin dia bukan penebar janji tapi akan dibutikan, " BUAH JATUH TAK  JAUH DARI POHONNYA" Teriak salah seorang Timses. 

" Berkat  Allah Yang Maha kuasa dan dengan ikhtiar dan keinginan yang tulus, dengan kerja keras disertai Doa restu Aroma kemenangan telah menghampiri kita, kita terus berjuang bersama Masyarakat, bersama Timses dan segenap pendukung  INSYA ALLAH  TINA - ADO MENANG, KEMENANGAN SUDAH DIDEPAN MATA TINGGAL MENUNGGU RESTU DARI ALLAH " Kata mereka sangat bersemangat **OKT** ( Foto2 Facebook ).




Jumat, 30 Oktober 2020

Masyarakat Lebanon Adakan Pameran Bulanan, Walikota Tripoli Raya Apresiasi PPWI


Beirut - Dengan Rahmat Tuhan YME, Pameran Bulanan dibuka secara resmi di pusat kota perekonomian Lebanon, yakni di Kota Tripoli Raya, Lebanon. Pembukaan pameran bulanan ini dilakukan langsung oleh Walikota Tripoli, Yang Mulia Dr. Riyad Yamak, Selasa, 27 Oktober 2020.

 Dalam sambutannya, Walikota Tripoli Raya menekankan bahwa kebutuhan kota akan inisiatif semacam pameran ini pada kondisi saat ini, yang mendorong pihaknya mendukung kegiatan semacam itu. Hal tersebut merupakan sesuatu yang luar biasa, ketajaman pemikiran Walikota Tripoli Raya untuk mendukung semua orang di kota yang dia cintai dan berusaha untuk melakukan yang terbaik di semua tingkatan sebanyak mungkin.

 Masih dalam sambutannya, Yang Mulia Dr. Riyad Yamak juga menekankan keinginannya untuk mendukung masyarakat ekonomi bawah yang ada untuk terus berusaha di Tripoli. Asalkan masyarakat ekonomi lemah tersebut, lanjutnya, tidak melanggar hak milik pribadi atau publik secara ilegal.

 “Kami berterima kasih kepada para pedagang yang telah berinisiatif dan berani mengikuti pameran ini. Kami juga berterima kasih kepada pekerja media dan penyelenggara pameran Randa Minqara, serta kurator pameran Ibu Abeer Sayadi dan Prof. Maha Al-Sahmrani,” kata Dr. Riyad Yamak.

 Secara khusus, Walikota Tripoli menyampaikan apresiasinya kepada PPWI. “Kami juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Abdulrahman Daboussi dari PPWI yang membantu terselenggaranya pameran kota ini. Kehadiran Anda merupakan kehormatan bagi kami,” ujar Dr. Riyad Yamak. 

 Untuk diketahui bahwa Mr. Abdulrahman Daboussi adalah salah satu anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dari kalangan masyarakat internasional alias warga negara asing. Abdulrahman adalah juga menjabat sebagai Koordinator Regional Luar Negeri di kepengurusan Dewan Pengurus Nasional PPWI periode 2017-2022. 

Abdulrahman yang berkewarganegaraan Lebanon dan saat ini berdomisili di Beirut sangat aktif mempromosikan Indonesia dan PPWI di tingkat internasional, baik melalui melalui media massa, media sosial, dan pertemuan-pertemuan internasional. Dalam waktu dekat, Mr. Abdulrahman Daboussi akan membuka kantor perwakilan PPWI untuk wilayah Timur Tengah di Beirut, Lebanon. 

Pada acara Pameran Bulanan di Kota Tripoli Raya, Lebanon, ini, Abdulrahman terlibat langsung menggagas dan melaksanakan kegiatan tersebut. Di akhir sambutannya, Walikota Tripoli menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta dan pengunjung pameran yang akan berlangsung dari tanggal 27 Oktober sampai dengan 4 November 2020. 

Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas kunjungan Anda yang membuat kami bahagia. Kami bangga pada Anda semua masyarakat Al-Fayhaa. Tuhan memberkati,” pungkas Dr. Riyad Yamak.

 Usai membuka pameran, Walikota selanjutnya melakukan kunjungan ke beberapa stand pameran. (ABD/Red).

 _Keterangan foto: Abdulrahman Daboussi berkemeja hitam jas putih, kepala gundul; Walikota Tripoli Raya, berjas hitam dasi merah.

Senin, 05 Oktober 2020

Partai Demokrat Tolak RUU Ciptaker

WWS, Mamuju -  Setelah mendengar aspirasi masyarakat dari berbagai daerah lewat DPD/DPC seluruh Indonesia dan mengkaji isi RUU Ciptaker, kami Partai Demokrat melalui Fraksi Partai Demokrat DPR RI mengambil keputusan tegas menolak RUU Ciptaker dalam rapat pembahasan tingkat I di Badan Legislatif DPR RI.

 Sejak awal Fraksi Partai Demokrat DPR RI sudah menyampaikan pada Pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan membahas RUU Ciptaker ini, agar kita bisa fokus konsentrasi dan mengoptimalkan kekuatan bangsa untuk menanggulangi pandemi dan mengatasi dampak ekonomi. Jangan gagal fokus.

Namun karena pembahasan RUU Ciptaker terus berjalan, Partai Demokrat masuk kembali dalam pembahasan untuk perjuangkan kepentingan rakyat, khususnya kaum buruh dan pekerja. Dalam proses pembahasan, kami berikan sejumlah masukan mendasar sebagai tanggung jawab konstitusi dan politik kami terhadap rakyat. Kami paham RUU Ciptaker ini bertujuan menjalankan agenda perbaikan dalam reformasi birokrasi, peningkatan ekonomi dan percepatan penyerapan tenaga kerja nasional. 

Tapi ada lima persoalan mendasar, yaitu: 1) RUU Ciptaker tidak memiliki urgensi dan tidak berada dalam kegentingan memaksa di tengah krisis pandemi ini. Prioritas utama negara harus berorientasi pada upaya menangani pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai penyebaran Covid-19, dan memulihkan ekonomi rakyat.

 Menurut survei WEF (2017), ketenagakerjaan ada di posisi ke-13 dari 16 hal yang halangi investasi di Indonesia. Penghalang utama adalah korupsi, inefisiensi birokrasi dan akses keuangan; World Bank (Juli, 2020) juga soroti potensi negatif RUU ini khususnya untuk ketenagakerjaan dan lingkungan. 

 2) RUU Ciptaker bahas secara luas perubahan pada sejumlah UU sekaligus (omnibus law). Tidak bijak jika kita paksakan proses perumusan aturan perundang-undangan yang kompleks ini dengan terburu-buru. Masyarakat sedang membutuhkan keberpihakan negara dan pemerintah dalam hadapi situasi pandemi saat ini 

 3) Kita menghendaki hadirnya undang-undang di bidang investasi dan ekonomi yang pastikan dunia usaha dan kaum pekerja mendapatkan kebaikan dan keuntungan yang sama sehingga mencerminkan keadilan

 Tapi RUU Ciptaker berpotesi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita. 

 4) RUU Ciptaker mencerminkan bergesernya semangat Pancasila, utamanya sila keadilan sosial ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan neo-liberalistik. 

Apakah dengan demikian RUU Ciptaker ini masih mengandung prinsip keadilan sosial sesuai yang diamanahkan para Founding Fathers kita? 

 Ekonomi yang bernafaskan Pancasila menghendaki pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Negara berkewajiban menghadirkan relasi pengusaha-pemerintah-pekerja (tripartit) yang harmonis. 

 5) RUU Ciptaker ini cacat substansi dan prosedur. Proses pembahasan hal-hal yang krusial kurang transparan dan kurang akuntabel. Tidak banyak elemen masyarakat, pekerja, dan civil society yang dilibatkan untuk menjaga ekosistem ekonomi serta keseimbangan antara pengusaha-pemerintah-pekerja. Dengan berbagai catatan di atas, pembahasan RUU Ciptaker haruslah bisa menghasilkan kebijakan tentang pembangunan ekonomi yang holistik dengan semangat pro-lapangan pekerjaan, pro-pertumbuhan, pro-pengurangan kemiskinan, dan pro-lingkungan. 

 Banyak yang harus dibahas secara lebih mendalam dan komprehensif. Tidak perlu terburu-buru. Libatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan. Ini penting agar RUU Ciptaker tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang sebenarnya.

 Kita harus berkoalisi dengan rakyat, terutama rakyat kecil (termasuk buruh) yang hari ini paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.**

Sumber Efbe Ketua Umum DPP Partai Demokrat  Agus Yudhoyono. Tgl 4 Oktober 2020 Jam 11.12 WIB.

Senin, 15 Juni 2020

Partai Demokrat Memberhentikan Tetap Subur Sembiring Sebagai Anggota Partai Demokrat




*PERNYATAAN PERS PARTAI DEMOKRAT*

Manuver politik yang dilakukan saudara Subur Sembiring akhir-akhir ini telah mengundang kecaman dan kemarahan kader Partai Demokrat. Tidak hanya satu atau dua kali saja saudara Subur Sembiring membuat kontroversi yang telah merugikan Partai Demokrat.

Yang bersangkutan kerap “bermain-main” di ranah hukum menebarkan hoax yang mendiskreditkan Partai Demokrat. Namun, Partai Demokrat bukanlah Partai yang mudah menjatuhkan sanksi kepada kadernya.

Partai Demokrat masih bisa mentolerir, dan masih memberikan kesempatan kepada saudara Subur Sembiring untuk menjadi Caleg DPR RI periode 2019 – 2024 dari Dapil Sumut I pada Pileg 2019 lalu.

 Tak lama setelah Pemilu 2019, baru saja Ketua Umum Bapak SBY kehilangan istri tercintanya, pada bulan Juni 2019, saudara Subur Sembiring malah menghujat Ketum SBY dan Sekjen Hinca Pandjaitan yang dianggap tidak lagi mampu memimpin Partai.

Pernyataan yang disampaikan saat itu sangat melukai Partai Demokrat. Saat itu, partai masih bersabar dan bahkan memberikan ruang kepada Ybs untuk mengikuti jalannya Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020.

Pada saat pelaksanaan Kongres pun, saudara Subur Sembiring sama sekali tidak mempermasalahkan jalannya Kongres yang secara aklamasi memutuskan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2020 – 2025.

Hal ini menjadi berbeda ketika saudara Subur Sembiring tidak masuk dalam susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2020 – 2025. Saudara Subur Sembiring menjadi frustrasi dan melakukan manuver politik untuk mendiskreditkan Partai Demokrat.

Saudara Subur Sembiring tidak mengakui legalitas Kongres V Partai Demokrat 15 Maret 2020 dan mempertanyakan keabsahan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2020 – 2025 di bawah kepemimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

 Faktanya, Surat Keputusan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2020 – 2025 telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI melalui Keputusan M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020.

 Pasca manuver politiknya, Dewan Kehormatan Partai Demokrat menerima puluhan aduan dan usulan dari para pengurus dan kader (pimpinan DPD dan DPC beserta jajarannya) di seluruh Indonesia yang disampaikan melalui media massa maupun melalui sarana lainnya agar saudara Subur Sembiring diberi sanksi tegas dan dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat.

Para Ketua DPD dan Ketua DPC tersebut, yang juga hadir dalam Kongres V Partai Demokrat, merasa keberatan dan tidak terima jika saudara Subur Sembiring menganggap Kongres V Partai Demokrat tidak sah.

Puncaknya, pada hari Kamis, 11 Juni 2020 para Ketua PAC Partai Demokrat se-Jakarta mengadukan secara resmi tindakan buruk saudara Subur Sembiring dan melaporkannya ke Dewan Kehormatan secara langsung di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

Singkatnya, kader Partaii Demokrat seluruh Indonesia berpandangan bahwa apa yang dilakukan saudara Subur Sembiring telah melewati batas. Atas dasar pengaduan tersebut, Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan Kode Etik, Pakta Integritas, Peraturan Organisasi dan Keputusan-keputusan Partai lainnya kemudian melakukan tindak lanjut sebagai berikut :
1. Pada hari Jum’at,12 Juni 2020, Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang diketuai saudara Hinca IP Pandjaitan melaksanakan Sidang Rapat Permusyawaratan Dewan Kehormatan yang dihadiri seluruh anggota yang berjumlah 9 (Sembilan) orang.

 2. Hasil dari Rapat tersebut menghasilkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang disampaikan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Subur Sembiring.

 3. Adapun rekomendasi penjatuhan sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota Partai Demokrat kepada saudara Subur Sembiring tersebut didasari oleh : a. Fakta bahwa saudara Subur Sembiring terbukti bersalah telah melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan citra dan membahayakan kewibawaan Partai Demokrat, yang dilakukannya dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah dengan menyampaikannya kepada publik melalui tulisan, suara dan gambar bahwa kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2020 – 2025 hasil Kongres V Partai Demokrat tidak sah dan tidak diakuinya, lalu mengambil alih dan menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat secara sepihak dan sewenang-wenang.

 b. Bahwa perbuatan tingkah laku buruk saudara Subur Sembiring merupakan fakta yang terang benderang dan oleh karenanya tidak perlu dipanggil untuk didengar keterangannya lagi, dan karenanya diperiksa khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat yang berbunyi : Dalam keadaan darurat partai yang dinilai oleh Dewan Kehormatan atau dalam keadaan khusus/tertentu, keputusan dapat diambil tanpa melalui proses pemeriksaan, dan keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang dihadiri oleh ketua, sekretaris dan anggota Dewan Kehormatan, atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh sekretaris dan dua orang anggota Dewan Kehormatan.

 c. Bahwa perbuatan tingkah laku buruk saudara Subur Sembiring di atas telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat jis. Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) huruf a, b dan c Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat serta butir 5 Pakta Integritas Partai Demokrat. Atas rekomendasi Keputusan Dewan Kehormatan maka pada Sabtu, 13 Juni 2020, *Partai Demokrat secara resmi telah mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 15/SK/DPP.PD/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Saudara Subur Sembiring*.

Adapun isi Keputusannya adalah sebagai berikut :
 1. Memberhentikan tetap saudara Subur Sembiring sebagai Anggota Partai Demokrat.

 2. Mencabut Keanggotaan Partai Demokrat saudara Subur Sembiring dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Dengan diberhentikan tetap dan dicabutnya Keanggotaan saudara Subur Sembiring, maka hak dan kewajibannya sebagai Anggota Partai Demokrat tidak berlaku lagi.

4. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Tetap saudara Subur Sembiring sebagai Anggota Partai Demokrat ini maka perlu disampaikan kepada publik bahwa mulai hari ini kami tidak lagi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan saudara Subur Sembiring karena tindakannya tak lagi dapat dikategorikan mewakili Partai Demokrat.

Kami juga menghimbau saudara Subur Sembiring agar mulai hari ini menghentikan tindakannya mengatasnamakan Partai Demokrat. Kami juga meminta seluruh jajaran pengurus baik pusat maupun daerah serta para kader Partai Demokrat untuk tetap solid dan fokus dalam menjalankan roda organisasi Partai di berbagai tingkatan sesuai instruksi, arahan dan petunjuk dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

 Jakarta, 15 Juni 2020

 ttd

 *Teuku Riefky Harsya*
*Sekretaris Jenderal*

Rabu, 10 Juni 2020

Sekjen FKPD PD: " Subur Sembiring Bukan Pendiri Partai Demokrat"



Mencermati pemberitaan dan pernyataan Sdr. Subur Sembiring yang mempertanyakan tentang Legalitas Formal Kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres ke 5 pada bulan Maret 2020.
Dimana  selama ini Sdr. Subur Sembiring mengatasnamakan Plt. Ketua Umum FKPD PD.

 Saya, H. Akbar Yahya Yogerasi selaku Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, disingkat ‘FKPD PD’ menginformasikan; bahwa FKPD PD didirikan oleh Pendiri Utama Partai Demokrat Bapak (almarhum) Ventje Marthin Rumangkang, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan masukan kepada Partai Demokrat dengan cara sebaik-baiknya untuk secara bersama-sama membesarkan dan menjaga marwah Partai Demokrat.

 FKPD PD didirikan dengan landasan bahwa yang dapat menjadi Ketua Umum FKPD PD adalah Pendiri Partai Demokrat yang terdapat didalam Akta Pendirian (salah satu dari 99 nama yang ada), yang mana *Sdr. *Subur Sembiring bukan Pendiri Partai Demokrat*.
FKPD PD terdiri dari Pendiri dan Deklarator, dan Kader Partai Demokrat, baik yang berada di struktur kepengurusan maupun tidak.

Kembali kepada sepak terjang Sdr. Subur Sembiring yang seolah-olah FKPD PD berada dalam kekuasaannya, sehingga dengan mudahnya berkoar mengatasnamakan FKPD PD. Sudah beberapa bulan ini saya bersabar dan mencoba untuk diam dengan harapan kiranya Sdr. Subur Sembiring dapat menyadari bahwa alangkah bijaknya jika saran dan masukan tersebut diberikan dengan cara yang baik tanpa harus menyerang.

 Sejak Alm. Ventje Rumangkang, Ketua Umum FKPD PD, meninggal dunia 3,5 bulan yang lalu FKPD PD belum pernah melaksanakan Kongres ataupun Kongres Luar Biasa untuk mengangkat siapapun sebagai Ketua Umum nya. *Tidak ada satupun pasal dalam AD/ART yang menyatakan FKPD PD dapat mengambilalih Kepemimpinan Partai Demokrat*, untuk itu marilah kita dengan penuh kesadaran dan kebersamaan untuk saling menghargai satu sama lain didalam tubuh FKPD PD.

 Terkait dengan jabatan Plt. Ketua Umum yang selalu dibawa-bawa, bahwa kita semua tahu Rapat Pleno yang diadakan untuk menetapkan Sdr. Subur Sembiring sebagai Plt. Ketua Umum FKPD PD dihadiri saya dan beberapa teman-teman dilakukan hanya untuk mengisi kekosongan Kepemimpinan sementara.
Namun faktanya sampai saat ini *tidak pernah ada SK tentang Sdr. Subur Sembiring menjadi Plt. Ketua Umum FKPD PD*.

 Jadi dari semua sepak terjang yang dilakukan oleh Sdr. Subur Sembiring tentunya ini tidak benar mengatasnamakan FKPD PD karena FKPD terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Kehormatan, dan Pengurus Harian, artinya tentu Sdr. Subur Sembiring tidak seorang diri.

 Kedepan melalui Kongres FKPD PD akan menentukan siapa Ketua Umum yang definitif sehingga dapat terus memberikan manfaat untuk kebesaran Partai Demokrat.

 Kemudian, kepada Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM R.I Bapak Yasonna Laoly) dalam Kapasitas saya sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat 2020 - 2025 berterima kasih telah mengesahkan Ketua Umum Partai Demokrat (AHY) dalam Surat Keputusan Nomor M.HH-10.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 yang ditantangani 18 Mei 2020 yang lalu. Jakarta, 9 Juni 2020 H. Akbar Yahya Yogerasi Sekjen FKPD PD (Anggota Wantim DPP PD 2020-2025) +62 812 10998899

Minggu, 29 Maret 2020

Upaya Melawan Korona Warga Kompleks Trans Mamuju Lakukan Senam


WWS, Mamuju - Dalam rangka upaya melawan Korona Warga Kompleks trans bagian belakang melaksanakan senam kesegaran Jasmani selama satu jam berjemur dan berolahraga setiap hari dimulai dari Jam  10.00 Wita selama 15 - 20 menit  sejak Senin 23 Maret 2020 hingga sekarang dengan mengambil tempat di halaman tengah komplek Trans Mamuju.

Kegiatan ini digagas oleh A. Wahab Abdy Warga Kompleks Trans yang juga kerap menyiapkan penganan berupa bubur Ayam atau Air mineral untuk peserta senam  yang dipandu oleh seorang anak SD bernama Aliyah yang kerap ikut pertandingan senam.

" Senam kesegaran Jasmani ini sangat bermanfaat untuk membunuh kuman, walau tetap menjaga jarak dan mematuhi semua anjuran pemerintah  dibawa sinar matahari pagi yang terik vitus yang menempel ditubuh akan mati, disamping itu kegiatan senam akan bermanfaat bagi kesehatan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit" Kata Pa Wahab yang akrab disapa Bang Awa ini sembari melanjutkan senam.

BERSAMA KITA BISA LAWAN VIRUS COVID 19

Berikut foto  Kegitan :


Semoga bermanfaat.***

Jumat, 28 Februari 2020

YAYASAN KARAMPUANG DAN SISTIM ALPUKAT

Palu, 27 Februari 2020 - Kunjungan ke RSIA Nasanapura Kota Palu untuk melihat sistem layanan akta kelahiran Alpukat (Anak Lahir Pulang Bawah Akta) bersama kadisdukcapil kota palu, kabid pencatatan sipil dan spesialis perlindungan anak Unicef Indonesia.


Gambar Kedua



Palu, 27 Februari 2020 - Bertempat di hotel amazing palu dari tgl 27 - 29 februari 2020, dilaksanakan TOT Tim SIPBM kota Palu, Sigi dan Donggala, sebagai rangkaian Implementasi Program Ketahanan Remaja di masyarakat terdampak bencana. Atas dukungan Unicef Indonesia.


Gambar Kedua,




Kamis, 27 Februari 2020

PPWI Dan LMP Sumbar Dijamu Walikota Pariaman



Pariaman – Ketum PPWI Wilson Lalengke didampingi Ketua DPD PPWI Sumbar, Syafrizal Buya, Ketua Laskar Merah Putih (LPM) Mada Sumbar, Zaidina Hamzah dan Dansus LMP Mada Sumbar Jejeng Fadli Chaniago, menyambangi kediaman resmi Walikota Pariaman, Genius Umar, Rabu (26/2/2020).

 “Beliau (Genius Umar) adalah teman lama saya waktu sama-sama bekerja di DPD RI. Genius adalah pekerja ulet, konsekwen dan sangat pintar. Benar-benar cocok dengan namanya, Genius,” kata Wilson yang salah satu agenda utamanya ke Sumbar adalah menghadiri pelantikan pengurus DPC PPWI Tanahdatar.

 Menyambut apa yang disampaikan Wilson, dalam kesempatan temu ramah itu, Safrizal Buya juga ikut memberikan penilaian atas kinerja Genius Umar. Dikatakan Buya, lakek tangan Genius selama menjabat Walikota Pariaman, benar-benar telah dirasakan masyarakat.

Banyak perubahan dan prestasi besar yang berhasil ditorehkan Genius. “Semenjak dipimpin Genius, Pariaman kian tacilak. Pembangunan juga cukup melesat. Atas prestasi ini, kami memberikan apresiasi kepada Pemko Pariaman dibawah kepemimpinan Genius Umar,” tandas Buya.

 Sementara Ketua LMP MADA Sumbar, Hamzah mengatakan, Genius merupakan sosok pemimpin yang dikenal dengan masyarakat. Selain asik diajak bicara dan berdiskusi, tokoh yang dinilai memiliki intelektualitas tinggi dan dicintai masyarakat Kota Pariaman itu, juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati.

“Secara pribadi, saya sangat mengagumi beliau (Genius Umar). Kiprah kepemimpinannya sudah teruji. Karakternya sangat kuat, beliau juga disayangi masyarakat,” kata Hamzah.

 Diketahui, Genius Umar sudah hampir dipastikan akan maju mendampingi Irjen Fakhrizal, sebagai bakal calon Wakil Gubernur Sumbar pada Pilgub Sumbar 2020. Pasangan Fakhrizal – Genius, merupakan satu-satunya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang maju dari jalur independen. (RYAN/Red)

 _Keterangan foto: Walikota Pariaman Genius Umar (ketiga dari kanan) berfoto bersama dengan Ketum PPWI Wilson Lalengke dan kawan-kawan LMP dalam kesempatan silaturahmi di rumah dinas Walikota Pariaman, Rabu (26/2/2020)_

Jumat, 21 Februari 2020

PPWI Akan Gelar Rakerrnas 4-5 April Bahas Program Kerja 2020-2021



Jakarta  - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang direncanakan berlangsung pada hari Sabtu-Minggu, 4-5 April 2020 mendatang.

Rekernas yang akan digelar di Jakarta itu adalah dalam rangka koordinasi, konsolidasi, dan pengembangan personil kepengurusan organisasi PPWI di seluruh wilayah nusantara.

Selain itu, rekernas juga sekaligus akan menjadi wadah bagi para pengurus dan anggota PPWI untuk bertukar pikiran, ide dan pengalaman dalam rangka merumuskan program kerja tahun 2020-2021 mendatang, baik untuk tingkat nasional maupun untuk masing-masing kepengurusan di daerah.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke dalam kiriman releasenya ke media ini, Jumat, 20 Februari 2020.

"DPN PPWI melalui Panitia Pelaksana akan segera menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selama dua hari, pada 4-5 April 2020 mendatang. Rakernas akan digelar di Jakarta," ujar Wilson.

Acara  pembukaan Rakernas direncanakan berlangsung pada Sabtu, 4 April 2020, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6, Senayan, Jakarta Pusat.

"Kawan-kawan PPWI se-Nusantara sangat berharap Bapak Presiden berkenan hadir dan membuka acara tersebut," imbuh Wilson.

Dari  rancangan rundown acara yang dikirimkan ke redaksi, para peserta Rakernas akan diberikan pembekalan oleh beberapa pembicara. Selain Presiden Jokowi yang akan menjadi Keynote-speaker, acara akan diisi dengan pemaparan tentang strategi dan kebijakan nasional di bidang pengelolaan informasi oleh Pemerintah Pusat, penanganan narkoba, terorisme, dan program pemantapan Ideologi Pancasila.

Peserta juga akan diberikan materi manajemen dan pengembangan organisasi, serta manajemen dan entrepreneurship pekerja media massa.

Sementara itu, Sekjen PPWI Fachrul Razi menjelaskan bahwa para peserta yang diundang hadir diantaranya adalah ketua dan pengurus DPD PPWI Provinsi, ketua dan pengurus DPC PPWI Kabupaten/Kota, Koordinator Simpul PPWI Kecamatan, dan Anggota PPWI Se-Indonesia.


"Rakernas ini terbuka untuk seluruh pengurus dan anggota PPWI yang dibagi dalam 2 kelompok, yakni peserta dan peninjau," ujar Fachrul Razi yang juga adalah Senator DPD RI dari Aceh itu.

Adapun ketentuan dan persyaratan umum bagi peserta dan peninjau, antara lain adalah setiap peserta membawa surat rekomendasi dari DPD/DPC/Simpul PPWI masing-masing wilayah.

Setiap peserta tentu saja harus memiliki ID Card PPWI yang masih aktif (valid). "Bagi anggota PPWI yang di wilayahnya belum ada kepengurusan DPC/DPD atau Simpul, dapat langsung meminta rekomendasi dari DPN PPWI," tambah Fachrul.

Selanjutnya, para peserta diharapkan mendaftarkan keikutsertaannya ke panitia, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan mengirimkan formulir pendaftaran ke email panitia dan/atau via grup WA yang dibuat khusus untuk acara ini.

"Pendaftaran peserta penting, agar panitia dapat mempersiapkan pelayanan kawan-kawan peserta dengan baik," pungkas kandidat Doktor bidang ilmu politik ini.

Pada bagian lain, Ketum Wilson Lalengke meminta kepada para peserta untuk membawa 1 set uniform resmi PPWI (baju kemeja dan topi) dan pakaian olahraga saat mengikuti acara nanti.

" Nanti ada kegiatan outbond di Sentul, jadi perlu baju olahraga,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas tahun 2012 itu.

Untuk informasi lebih lanjut, sekiranya ada yang belum jelas benar, kiranya dapat ditanyakan langsung kepada Panitia melalui email: panitia.rakernas.ppwi@gmail.com, atau SMS/WA ke 081371549165 (Shony), 085772004248 (Wina), 085777990005 (Marsono), atau kirim pesan via WA group internal PPWI Nasional dan PPWI Regional. (JML/Red)

Selasa, 11 Februari 2020

BERITA DALAM GAMBAR YAYASAN KARAMPUANG DIDUKUNG UNICEF GERAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Sulteng 8 Pebruari 2020, Memulai gerakan pencegahan perkawinan anak di Sulawesi Tengah atas dukungan Unicef Indonesia di lakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas warga huntara di 15 huntara tersebar di palu,sigi dan donggala #CegahPerkawinanAnak.


Foto Kedua


Foto Ketiga


Hari ke II, tot modul lifeskill bagi calon trainer #TetapCeria #UntukSemuaAnak



Foto Kedua



Selasa, 04 Februari 2020

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rusli Baco Dg Palabbi Resmikan KIE




WWS, Palu -  Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Rusli Baco Dg. Plabbi melempar dadu ular tangga sebagai simbol peresmian media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ‘Pencegahan Perkawinan Usia Anak’.

Selain Ular Tangga, juga ada film dokumenter, leaflet, merchandise, puisi dan Iklan Layanan Masyarakat yang kini dapat digunakan dalam mengkampanyekan pencegahan perkawianan usia anak.

 Dikutip dari laman web Yayasan Karampuang, selain melaunching media KIE tersebut, kegiatan yang berlangsung di Hotel Santika, Kamis (30/1/2020) kemarin, Rusli juga menandatangani komitmen bersama ‘Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak Pasigala’ diikuti oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulteng, Kota Palu, Kab Sigi, Kab Donggala, serta instansi terkait lainnya dan lembaga non pemerintahan yang bergerak dibidang perlindungan anak.

 Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rusli menyampaikan apresiasi atas adanya gerakan pencegahan perkawinan anak tersebut, terlebih dengan media KIE yang dikemas dengan permainan ular tangga yang tentu sangat mudah dimainkan oleh anak-anak. Wagub Sulawesi Tengah mengakui bahwa perkawinan anak tidak dapat dicegah dengan bergerak sendirian, olehnya itu ia meminta setiap elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah praktek buruk tersebut.

 Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Unicef wilayah Sulawesi dan Maluku, Hengki Widjaya. Kepada undangan yang hadir, Hengki mengatakan bahwa angka perkawinan anak pasca bencana di Sulawesi Tengah meningkat, olehnya itu dibutuhkan tindakan bersama untuk mencegah. Sebab jika dibiarkan, perkawinan anak dapat memicu tingginya angka kemiskinan, angka putus sekolah, stunting, KDRT, kematian ibu dan bayi dan masalah sosial lainnya.



 “Masalah perkawinan anak juga punya kontribusai terhadap masalah sosial di daerah. Karena daerah yang tinggi perkawinan anaknya itu memicu tingginya angka kawin cerai sampai trafficking dan lain sebagainya. Kami berharap kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan di daerah, membuat strategi yang bisa dikonstektualkan dengan pengalaman daerah itu sendiri.” Ujar Hengki.

 Olehnya itu, pada pertemuan yang dilaksanakan oleh Yayasan Karampuang dengan dukungan Unicef Indoensia, dibangun komitemen bersama antar pemangku kepentingan untuk mencegah perkawinan usia anak.

 DP3A Pasigala sepakat untuk membentuk kelompok kerja pencegahan perkawinan usia anak dan akan melakukan penguatan di level kecamatan dan desa melalui advokasi dan sosialisasi pemangku kepentingan di wilayah pilot program yakni Kelurahan Tipo Kota Palu, Desa Padende Kab Sigi dan Desa Wani 1 Kab Donggala. ( YKM/M.Nur)