opini Saya : Muhammad Nur OKT
Ilustrasi Foto : H.Habsi Wahid ( Tengah ) Sekda Kabupaten Mamuju.
Tertundanya penetapan Pejabat Kepala Daerah Mateng yang sedianya akan dilantik bersama 11 Orang Pejabat Kepala Daerah pada tanggal 22 April 2013 yang lalu sesungguhnya dinilai wajar bila menjadi bahan pergunjingan dan pertanyaan lapisan masyarakat Mamuju umumnya dan terkhusus bagi masyarakat yang berdomisili di Mamuju Tengah mengingat DOB lain yang bersamaan ditetapkan sebagai DOB baru sebahagian besar sudah diresmikan dan Pejabat Kepala Daerahnya sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri di Kementrian Dalam Negri di Jakarta.
Sesungguhnya tak perlu ada polemik kalau saja seluruh stockholder yang terlibat maupun yang tak terlibat langsung dalam memperjuangkan berdirinya DOB Kabupaten Mamuju tengah sejak awal membangun komunikasi yang intensip untuk menyamakan presepsi dan tujuan mendirikan Mamuju Tengah untuk kepentingan bersama meraih harapan mensejatrakan rakyat
Bagi masyarakat awam yang tinggal di Mamuju dan masyarakat yang berdomisili di Mamuju Tengah mendengar berita dari media atau ceritra dari orang ketiga menganggap ada Gap dan perbedaan presepsi dalam pengusulan untuk pengangkatan dan penetapan Pejabat Kepala Daerah Mateng antara Pejabat Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagai Kabupaten Induk dan Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di Daerah.
Presepsi masyarakat ini bisa dieleminir kalau seandainya tak ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengail di air keruh dan memperuncing suasana untuk kepentingan pribadi dan golongannya.
Berita yang dilansir di Media beberapa diantaranya semakin memperjelas bahwa terjadinya polemik ini karena Mist komunikasi, komunikasi yang kurang harmonis, komunikasi yang dibangun kurang intensip antara pejabat Pemerintah yang mempunyai wewenang dalam persiapan, penetapan, penresmian, dan penyelenggaraan DOB Mateng.
Alhasil terjadilah kesalah pahaman diakar rumput, yang menimbulkan kecurigaan dan fitnah diantara kita, muncullah fraksi yang satu membela A dan yang lain membela B, yang sesungguhnya tak perlu terjadi dan jangan sampai terjadi karena akan merugikan diri dan daerah kita sendiri
Kita semua tahu kalau akar permasalahan yang muncul saat ini ditengah-tengah masyarakat Mamuju dan Mamuju Tengah ( menyebut Mamuju Tengah tak boleh dipisahkan dengan induknya Mamuju sebelum dewasa dan bisa berdiri sendiri Red ), pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Mateng domainnya Pemerintah bukan pilihan Rakyat lewat Pilkada, pejabat Bupati bukanlah jabatan politik tapi jabatan karier hal itu perlu ditegaskan kembali kepada masyarakat.
Pejabat Kepala Daerah bukan jabatan Politik , namun jabatan ini sangat berpotensi untuk dipolitisasi oleh kepentingan Politik, Politik dan Birokrasi adalah 2 sisi mata koin yang berbeda akan tetapi satu dalam wadah keduanya mempunyai tujuan yang sama untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui cara yang berbeda.
Menyimak pernyataan-pernyataan Gubernur Sulbar Pa Drs.H.Anwar Adnan Saleh dan Bupati Mamuju Bpk. Drs.H. Suhardi Duka, MM menurut kami adalah pernyataan pribadi yang spontan,bukan atas nama Ketua DPD Demokrat atau Golkar, agar tak menimbulkan sak wasangka dan fitnah yang bisa menimbukan dosa 1 atau 2 judul pernyataan itu penulis sertakan Link-Nya sebagai petunjuk bahwa polemik ini terjadi hanya karena masaalah komunikasi 2 pejabat Daerah ini dalam menyikapi DOB Mateng yang dapat segera diatasi DENGAN MELAKUKAN PERTEMUAN, untuk dibaca sebagai berikut :
Pernyataan Gubernur Sulbar :
Sebelum lanjut ada baiknya kita baca satu pendapat yang ditujukan kepada Mendagri ditulis di kompasiana Judul Klik >>>> Penetapan Kareteker Bupati Mateng Tersendat-sendat >>> menanggapi polemik yang ada yang katanya polemik ini tak perlu terjadi bila Menteri Dalam Negeri menetapkan Drs. H. Habsi Wahid, MM sebagai Pejabat Kepala Daerah Mateng yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Induk kepada Gubernur dan telah ditindak lanjuti oleh Gubernur Sulbar untuk ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri bersama 2 Calon lainnya.
Sebagai masyarakat biasa yang hobby menulis dan tinggal di Kabupaten Induk Mamuju selama 28 Tahun tanpa terputus sangat yakin bahwa masyarakat Mamuju pada umumnya adalah masyarakat yang pintar cinta damai dan pandai membaca situasi, tak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang memancing di Air keruh. Sayapun mengenal dengan baik Bupati Mamuju Pa SDK , beliau ini adalah mantan Birokrat dan salah satu Politisi Briliyant yang dimiliki Sulbar saat ini, yang merupakan asset Daerah untuk jadi Pemimpin masa depan dan meyakini bahwa tujuan Beliau bersikukuh untuk mendukung Drs.Habsi Wahid, MM untuk menjadi Pejabat Kepala Daerah Mateng bukanlah bertendensi Politik akan tetapi untuk kepentingan Pembangunan Mamuju Tengah, 8 tahun bersama Pa Habsi sebagai sekertaris Daerah bukanlah waktu yang pendek untuk menilai Kinerja SekertarisNya itu, dan bagi Pa SDK Pa Habsi adalah orang yang paling patut untuk diperjuangkan memimpin Daerah yang dengan tulus Beliau Serahkan untuk berdiri sendiri berpisah dengan induknya Kabupaten Mamuju.
Kita ketahui bersama bahwa Gubernur Sulbar sesungguhnya tak punya kepentingan yang tersurat soal penetapan Kareteker Bupati Mateng , Beliau pernah berkata " Tidak lagi punya kepentingan Politik secara pribadi di Sulbar karena masa jabatannya sudah akan berakhir pada tahun 2016 nanti " kemungkinan Gubernur bertahan pada prinsipnya dalam menyikapi hal ini adalah mempertahankan kebijakan dan harga diri yang tentu saja ada titik temunya.
Saya berkeyakinan bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi akan ada pertemuan atau silaturachmi antara Bupati Mamuju dan Gubernur Sulbar untuk memecah kebuntuan mencari solusi memecahkan masaalah, dan dengan begitu Masyarakat Mamuju Tengah segera akan mendapatkan Pejabat Bupati yang mereka nantikan.
Sebagai refrensi agar tak muncul perdebatan antara kita mengenai Polemik Penetapan Pejabat Bupati Mamuju Tengah, Saya sertakan Link Hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat terhadap DOB Mateng berdasarkan Undang-Undang Baca dan Klik Link-Nya " >>>MARI KITA FLASH BACK TERBENTUKNYA DOB MATENG >>>
Kalau boleh Saya membuat kesimpulan setelah membaca dan menelaah beberapa pemberitaan yang sudah Saya sertakan dalam tulisan ini sesungguhnya Polemik Penetapan Pejabat Kepala Daerah Mateng hanyalah massalah mist komunikasi yang segera cair bila semua pihak yang terlibat dapat meluangkan waktu untuk bertemu dan berdiskusi, menyatukan presepsi.
Kedua Tokoh Pa AAS dan Pa SDK adalah sosok yang dikagumi di Daerah ini, tokoh yang telah membawa perubahan signifikan bagi wajah Sulawesi Barat yang sanggup bersaing dengan provinsi pendahulunya di Indonesia sekarang dan masa yang akan datang.
Tak ada pihak yang salah atau yang benar sendiri semua perlu di komunikasikan dan keputusannya tentulah yang terbaik menurut masyarakat Mateng yang diamini oleh Pejabat yang berwewenang, Semoga damai dihati damai dibumi manakarra.***
Ilustrasi Foto : H.Habsi Wahid ( Tengah ) Sekda Kabupaten Mamuju.
Tertundanya penetapan Pejabat Kepala Daerah Mateng yang sedianya akan dilantik bersama 11 Orang Pejabat Kepala Daerah pada tanggal 22 April 2013 yang lalu sesungguhnya dinilai wajar bila menjadi bahan pergunjingan dan pertanyaan lapisan masyarakat Mamuju umumnya dan terkhusus bagi masyarakat yang berdomisili di Mamuju Tengah mengingat DOB lain yang bersamaan ditetapkan sebagai DOB baru sebahagian besar sudah diresmikan dan Pejabat Kepala Daerahnya sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri di Kementrian Dalam Negri di Jakarta.
Sesungguhnya tak perlu ada polemik kalau saja seluruh stockholder yang terlibat maupun yang tak terlibat langsung dalam memperjuangkan berdirinya DOB Kabupaten Mamuju tengah sejak awal membangun komunikasi yang intensip untuk menyamakan presepsi dan tujuan mendirikan Mamuju Tengah untuk kepentingan bersama meraih harapan mensejatrakan rakyat
Bagi masyarakat awam yang tinggal di Mamuju dan masyarakat yang berdomisili di Mamuju Tengah mendengar berita dari media atau ceritra dari orang ketiga menganggap ada Gap dan perbedaan presepsi dalam pengusulan untuk pengangkatan dan penetapan Pejabat Kepala Daerah Mateng antara Pejabat Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagai Kabupaten Induk dan Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di Daerah.
Presepsi masyarakat ini bisa dieleminir kalau seandainya tak ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengail di air keruh dan memperuncing suasana untuk kepentingan pribadi dan golongannya.
Berita yang dilansir di Media beberapa diantaranya semakin memperjelas bahwa terjadinya polemik ini karena Mist komunikasi, komunikasi yang kurang harmonis, komunikasi yang dibangun kurang intensip antara pejabat Pemerintah yang mempunyai wewenang dalam persiapan, penetapan, penresmian, dan penyelenggaraan DOB Mateng.
Alhasil terjadilah kesalah pahaman diakar rumput, yang menimbulkan kecurigaan dan fitnah diantara kita, muncullah fraksi yang satu membela A dan yang lain membela B, yang sesungguhnya tak perlu terjadi dan jangan sampai terjadi karena akan merugikan diri dan daerah kita sendiri
Kita semua tahu kalau akar permasalahan yang muncul saat ini ditengah-tengah masyarakat Mamuju dan Mamuju Tengah ( menyebut Mamuju Tengah tak boleh dipisahkan dengan induknya Mamuju sebelum dewasa dan bisa berdiri sendiri Red ), pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Mateng domainnya Pemerintah bukan pilihan Rakyat lewat Pilkada, pejabat Bupati bukanlah jabatan politik tapi jabatan karier hal itu perlu ditegaskan kembali kepada masyarakat.
Pejabat Kepala Daerah bukan jabatan Politik , namun jabatan ini sangat berpotensi untuk dipolitisasi oleh kepentingan Politik, Politik dan Birokrasi adalah 2 sisi mata koin yang berbeda akan tetapi satu dalam wadah keduanya mempunyai tujuan yang sama untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui cara yang berbeda.
Menyimak pernyataan-pernyataan Gubernur Sulbar Pa Drs.H.Anwar Adnan Saleh dan Bupati Mamuju Bpk. Drs.H. Suhardi Duka, MM menurut kami adalah pernyataan pribadi yang spontan,bukan atas nama Ketua DPD Demokrat atau Golkar, agar tak menimbulkan sak wasangka dan fitnah yang bisa menimbukan dosa 1 atau 2 judul pernyataan itu penulis sertakan Link-Nya sebagai petunjuk bahwa polemik ini terjadi hanya karena masaalah komunikasi 2 pejabat Daerah ini dalam menyikapi DOB Mateng yang dapat segera diatasi DENGAN MELAKUKAN PERTEMUAN, untuk dibaca sebagai berikut :
Pernyataan Gubernur Sulbar :
- Judul Gubernur, Jamil Layak Kareteker Mamuju Tengah dirilis oleh AntaraNews tanggal 24 April 2013 baca klik >>>D I S I N I >>>!
- Judul Gubernur marah Karena Dituding Penghianat dirilis oleh AntaraNews tanggal 25 April 2013 baca klik <<<<<D I S I N I >>>>
- Judul Matng Butuh dipimpin Orang Cerdas dirilis AntaraNews 17 Maret 2013 KLIK >>>> D IS I N I >>>
- Judul Bupati Mamuju Masyarakat Jangan terprovokasi drilis oleh AntaraNews Sabtu 27 April 2013 Baca Klik >>> Masyarakat Mamuju Tengah Jangan Terprovokasi ">>>>
- Judul Bupati Mamuju Ancam Boikot Asset Ke Mateng dirilis oleh AntaraNews Baca Klik >>> D I S I N I >>>
- Judul Plt Bupati Mateng dilantik Hari ini dirilis oleh Koran Sindo tanggal 27 April 2013 baca Klik >>>>D I S I N I >>>
Sebelum lanjut ada baiknya kita baca satu pendapat yang ditujukan kepada Mendagri ditulis di kompasiana Judul Klik >>>> Penetapan Kareteker Bupati Mateng Tersendat-sendat >>> menanggapi polemik yang ada yang katanya polemik ini tak perlu terjadi bila Menteri Dalam Negeri menetapkan Drs. H. Habsi Wahid, MM sebagai Pejabat Kepala Daerah Mateng yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Induk kepada Gubernur dan telah ditindak lanjuti oleh Gubernur Sulbar untuk ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri bersama 2 Calon lainnya.
Sebagai masyarakat biasa yang hobby menulis dan tinggal di Kabupaten Induk Mamuju selama 28 Tahun tanpa terputus sangat yakin bahwa masyarakat Mamuju pada umumnya adalah masyarakat yang pintar cinta damai dan pandai membaca situasi, tak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang memancing di Air keruh. Sayapun mengenal dengan baik Bupati Mamuju Pa SDK , beliau ini adalah mantan Birokrat dan salah satu Politisi Briliyant yang dimiliki Sulbar saat ini, yang merupakan asset Daerah untuk jadi Pemimpin masa depan dan meyakini bahwa tujuan Beliau bersikukuh untuk mendukung Drs.Habsi Wahid, MM untuk menjadi Pejabat Kepala Daerah Mateng bukanlah bertendensi Politik akan tetapi untuk kepentingan Pembangunan Mamuju Tengah, 8 tahun bersama Pa Habsi sebagai sekertaris Daerah bukanlah waktu yang pendek untuk menilai Kinerja SekertarisNya itu, dan bagi Pa SDK Pa Habsi adalah orang yang paling patut untuk diperjuangkan memimpin Daerah yang dengan tulus Beliau Serahkan untuk berdiri sendiri berpisah dengan induknya Kabupaten Mamuju.
Kita ketahui bersama bahwa Gubernur Sulbar sesungguhnya tak punya kepentingan yang tersurat soal penetapan Kareteker Bupati Mateng , Beliau pernah berkata " Tidak lagi punya kepentingan Politik secara pribadi di Sulbar karena masa jabatannya sudah akan berakhir pada tahun 2016 nanti " kemungkinan Gubernur bertahan pada prinsipnya dalam menyikapi hal ini adalah mempertahankan kebijakan dan harga diri yang tentu saja ada titik temunya.
Saya berkeyakinan bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi akan ada pertemuan atau silaturachmi antara Bupati Mamuju dan Gubernur Sulbar untuk memecah kebuntuan mencari solusi memecahkan masaalah, dan dengan begitu Masyarakat Mamuju Tengah segera akan mendapatkan Pejabat Bupati yang mereka nantikan.
Sebagai refrensi agar tak muncul perdebatan antara kita mengenai Polemik Penetapan Pejabat Bupati Mamuju Tengah, Saya sertakan Link Hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat terhadap DOB Mateng berdasarkan Undang-Undang Baca dan Klik Link-Nya " >>>MARI KITA FLASH BACK TERBENTUKNYA DOB MATENG >>>
Kalau boleh Saya membuat kesimpulan setelah membaca dan menelaah beberapa pemberitaan yang sudah Saya sertakan dalam tulisan ini sesungguhnya Polemik Penetapan Pejabat Kepala Daerah Mateng hanyalah massalah mist komunikasi yang segera cair bila semua pihak yang terlibat dapat meluangkan waktu untuk bertemu dan berdiskusi, menyatukan presepsi.
Kedua Tokoh Pa AAS dan Pa SDK adalah sosok yang dikagumi di Daerah ini, tokoh yang telah membawa perubahan signifikan bagi wajah Sulawesi Barat yang sanggup bersaing dengan provinsi pendahulunya di Indonesia sekarang dan masa yang akan datang.
Tak ada pihak yang salah atau yang benar sendiri semua perlu di komunikasikan dan keputusannya tentulah yang terbaik menurut masyarakat Mateng yang diamini oleh Pejabat yang berwewenang, Semoga damai dihati damai dibumi manakarra.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar