Dalam Sistim Ketatanegaraan di sebuah Negara dibuat sebuah aturan yang akan mengatur berbagai macam kelangsungan pemerintahan atau jalannya suatu negara dalam memperbaiki fungsinya, Hal tersebut bisa didapatkan dengan cara membuat Sistem Pemerintahan.
Pa SDK dalam catatannya menulis secara ringkas tentang sistim Pemerintahan di Kanada Negara yang menganut sistim Presidential Parlementer dimana Gubernur dan Walikota adalah Ketua Dewan Kota. Kekuasaan Otonomi ada di tingkat Provinsi yang mempunyai wewenang disamping melaksanakan Pemerintahan secara umum juga membuat Undang-Undang, menentukan besaran pajak dan sistim pelayanan umum termasuk didalamnya kurikulum Pendidikan.
Sementara itu untuk tingkat Kota yang di Kanada disebut dengan municipally ( City ) dipimpin oleh seorang Walikota yang di Kanada disebut sebagai Mayer, sebahagian besar Kota-kota Kanada adalah Kota-Kota Kecil dengan Populasi penduduk yang rendah. Salah satu Kota yang dikunjungi oleh Pa SDK hanya berpenduduk sekitar 8.000 Jiwa, namun ada beberapa Kota besar yang mempunyai Populasi Penduduk cukup besar seperti Kota Halifax yang mempunyai Penduduk hingga mencapai 400.000 jiwa.
Kalau di Indonesia banyak daerah yang mengajukan Pembentukan daerah Otonomi baru, sebaliknya di Kanada saat ini sedang giat-giatnya melakukan efisiensi pada Sistim Pemerintahan Kota dengan melakukan penggabungan Kota-kota kecil, dua atau tiga kota kecil digabung menjadi satu Kota. Pemerintah tidak mengalami hambatan yang berarti dalam penggabungan beberapa Kota Kecil menjadi satu Kota saja itu disebabkan karena City Council ( Dewan Kota ) hanya beranggotakan 7 hingga 15 Orang anggota dewan kota yang kalau di Indonesia ( anggota DPRD ).
Veterans' Memorial Bridge across the LaHave River,
ns1763.ca
Dalam catatan Pa SDK mengatakan bahwa dalam mengikuti Mision Study Public Servis di Kanada
beliau hampir setiap hari melakukan diskusi dengan para professor di Kampus Dalhausei Univercity Provinsi Noca Scotya, menurut Pa SDK para Professor banyak menanyakan upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi kemiskinan, menjaga solidaritas ummat beragama.
Para Guru Besar di Universitas Dalhausei menaruh perhatian yang sangat besar terhadap Kabupaten Mamuju, dan mengaku heran ketika mengetahui Pemerintah Kabupaten Mamuju hanya dengan Anggaran yang minim dan terbatas dari APBD mampu mengatasi kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.
Mengetahui hal ini Mereka mempertanyakan kepada Saya ( Pa SDK ) " Apakah Swasta ikut berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran ? dan Apakah ada Investor Nasional yang bisa menyerap Tenaga Kerja yang ada, sehingga angka pengangguran setiap tahun menurun hingga hanya mencapai kisaran 2 % dalam tiga Tahun ? katanya.dengan rasa heran.
Universitas Dalhousie Nova Scotia Kanada ( foto : freepages.history.rootsweb.ancestry.com )
Pa SDK lalu menjelaskan kepada para Guru Besar itu bahwa " Mamuju masih menjadi Daerah Pertanian dan Perkebunan sedangkan sektor jasa baru sebagai penujang , kami masih menjual hasil Pertanian dan Perkebunan dan belum memasuki era industri. " Jelasnya.
Dan Pada bagian lain Pa SDK menyatakan kepada para Guru Besar di Dalhausei " Tapi dengan dukungan masyarakat yang cukup baik Program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik " ungkap Pa SDK.
Menjawab pertanyaan mereka soal kerukunan ummat bergama yang terjalin dengan baik Pa SDK memberi penjelasan bahwa " Semua masyarakat di perlakukan sama oleh Pemerintah merangkul masyarakat mayoritas untuk melindungi kaum minoritas, kebebasan bergama dan menjalankan Ibadah sesuai kepercayaan terjaga dengan baik, hak-hak Warga Negara dilindungi dan diperlakukan sama untuk tanpa membedakan RAS dan Agama oleh Pemerintah.
Menurut Pa SDK Pihak pengelola di Universitas Dalhausei pada Hari Jum'at menyiapakan tempat untuk Sholat Jum'a berjammah dengan para Mahasiswa Muslim disini utamanya tentu dengan Mahasiswa Indonesia dan Timur tengah yang sedang menimba Ilmu pengethuan di Kanada.**
BERSAMBUNG........
Tidak ada komentar:
Posting Komentar