Ketika Partai Golkar menghembuskan penolakan terhadap Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung dari arena Munas Ke- IX Partai Golkar di Bali baru-baru ini , Pa SBY langsung memberi reaksinya , Golkar dianggap telah keluar dari kesepakatan dan bersikap serius dalam menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang digagas Pa SBY diakhir masa jabatannya yang kedua.
Dengan alasan Penolakan itu terjadi untuk mengapresiasi aspirasi yang berkembang di Munas IX di Bali, aspirasi para peserta munas yang menginginkan Pilkada melalui DPRD, namun banyak juga yang berpendapat bahwa penolakan tersebut didasari oleh keinginan para Ketua DPD untuk menjadi kepala daerah dengan cara yang lebih mudah.
Coba kita simak rekaman rapat tertutup yang beredar,Ketikasalah seorang Pengurus Munas Golkar di Bali menyebut pilkada lewat DPRD akan menguntungkan Ketua DPD Golkar se-Indonesia. Ketua DPD Golkar yang mencalonkan diri sebagai Walikota, Bupati, atau pun Gubernur, akan lebih berpeluang menang jika dipilih oleh DPRD dibanding dipilih langsung oleh rakyat. "Tapi kalau Koalisi Merah Putih solid, pertarungannya bisa lewat partai, bukan kepada sejuta rakyat. Begitu jadi ketua Golkar, sudah punya tiket untuk calon Bupati, calon Gubernur," sebagaimana dirilis oleh Kompas.com ( 6/12/2014 ).
Mendengarkan pernyataan Golkar yang menolak Perpu No.1 Tahun 2014 Pa SBY melalui Akun Twitternya " https://twitter.com/SBYudhoyono " langsung bereaksi twiit pertama diposting pada tanggal 4 Desember 2014 "
Sebenarnya saat ini saya ingin “menyepi” dari politik. Tetapi, keadaan mengharuskan saya untuk mengambil sikap tegas & terang. *SBY*. Pernyataan ini telah di Reetwit sebanyak 927 , sedang Twitt yang kedua dari Pa SBY di akun yang sama diposting juga pada tanggal 4/12/2014 mengungkapkan " Bagi saya, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika & juga bisa dipercaya. *SBY* . Sedang pada Twitt yang ketiga yang diposting pada 4/12/2014 juga berbunyi "
Jika
diperlukan, bisa saya jelaskan lahirnya Kesepakatan Bersama KMP + PD,
yg berikan dukungan Perppu Pilkada Langsung tsb. *SBY*. Yang paling penting untuk disimak adalah Twitt Pa SBY yang keempat yang memerintahkan kepada Pimpinan PD " Saya telah memerintahkan para pimpinan PD untuk mulai menjalin
komunikasi dgn PDIP & KIH, agar perjuangan bersama ini berhasil.
*SBY*
Menelaah empat Twiit Pa SBY ditanggal 4 Desember 2014 jelas terbaca bahwa Pa SBY sangat kecewa dan merasa dikhianati oleh sebahagian anggota Partai Koalisi dalam Kesepakatan Bersama KMP - PD yang akan mendukung Perpu No.1 Tahun 2014, kekecewaan Pa SBY langsung disikapi oleh Partai Demokrat untuk tidak menghadiri Munas yang menunjuk Aburizal Bakrie kembali menjadi Ketua Umum.
Ketua Harian Partai Demokrat Pa Syarief Hasan dalam sebuah wawancara di TV Nasional Swasta menyebutkan bahwa " Komitmen dengan KMP untuk mendukung Perpu Pilkada langsung sudah ditandatangani, mestinya Golkar Komitmen dan tak ingkar janji ".katanya
Karena Golkar Ingkar Janji Demokrat melalui Pa Syarief Hasan melakukan upaya perlawanan Politik dengan menjalin komunikasi aktif dengan KIH yang dimotori oleh PDI-P dan nampaknya pihak KIH akan menerima tawaran Partai Demokrat untuk bersama mendukung Pilkada langsung pilihan Rakyat di Sidang Paripurna DPR RI yang kemungkinan akan digelar Januari 2015.
Dengan begitu dapat dipastikan bila Partai Demokrat keluar dari kebersamaannya dengan KMP selama ini akan membuat kekuatan kubu oposisi itu melemah baik di DPR RI Maupun di DPRD , dan hitung-hitungan diatas kertas Koalisi Indonesia Hebat Plus Partai Demokrat akan memenangkan Voting diarena Rapat Paripurna karena dari 560 Anggota DPR RI, KIH yang terdiri dari Fraksi PDI-P 109 Suara, Gerindara 73 suara, PKB 47 suara, PPP 39 Suara, NASDEM 35 Suara, Hanura 16 Suara, DEMOKRAT 61 Suara, Jumlah 308 Suara, itu belum termasuk 49 suara dari PAN yang kemungkinan besar mendukung Pilkada langsung. " http://www.antaranews.com/berita/434347/daftar-560-caleg-lolos-ke-senayan "
Dengan begitu dapat dipastikan bila Partai Demokrat keluar dari kebersamaannya dengan KMP selama ini akan membuat kekuatan kubu oposisi itu melemah baik di DPR RI Maupun di DPRD , dan hitung-hitungan diatas kertas Koalisi Indonesia Hebat Plus Partai Demokrat akan memenangkan Voting diarena Rapat Paripurna karena dari 560 Anggota DPR RI, KIH yang terdiri dari Fraksi PDI-P 109 Suara, Gerindara 73 suara, PKB 47 suara, PPP 39 Suara, NASDEM 35 Suara, Hanura 16 Suara, DEMOKRAT 61 Suara, Jumlah 308 Suara, itu belum termasuk 49 suara dari PAN yang kemungkinan besar mendukung Pilkada langsung. " http://www.antaranews.com/berita/434347/daftar-560-caleg-lolos-ke-senayan "
Demokrat sebagai Partai penyeimbang memiliki Nilai tawar yang tinggi dan menentukan di DPR RI, maka penghianatan kepada Pa SBY akan membawa konsekswensi kekalahan yang tak terhindarkan**
Baca artikel terkait " http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20141004130619 "
Tidak ada komentar:
Posting Komentar