Demokrat: Memalukan! Gerombolan KSP Moeldoko Diduga Akan Selenggarakan HUT Ilegal Atasnamakan PD di Banten

WWS, Jakarta - Beberapa hari terakhir beredar surat undangan untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Partai Demokrat ke-20, di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada hari Jum’at malam, 10 September 2021. Undangan yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat dengan Ketua Panitia Djoko Setyo Widodo juga mencantumkan rangkaian acara yang akan diisi dengan sambutan Moeldoko dan Penitipan Partai Demokrat oleh Prof. S. Budhisantoso kepada Moeldoko.

 Menyikapi hal tersebut, *Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra* menyatakan, “Hal ini sungguh memalukan, gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT illegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat.”

 Herzaky menambahkan bahwa modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja mereka lakukan. Berita undangan ini justru diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Prof. Budi (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat) yang merasa tidak nyaman karena namanya dicatut oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. 

 “Justru pada acara puncak Dua Dekade Partai Demokrat 9 September malam tadi, Ketua Umum AHY telah memberikan Penghargaan ‘Pejuang Demokrat’ kepada 35 sesepuh dan senior Partai yang selama ini konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai, di antaranya *Prof. Subur Budhisantoso, Amir Syamsuddin, E.E Mangindaan, Wayan Sugiana, dan Denny Sultani Hasan*,” jelasnya.

 Menurut Herzaky, sikap memalukan dan tidak beretika ini terus menerus dipertontonkan pihak KSP Moeldoko. Terbukti saat mereka memasukkan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta, di mana tertera dalam gugatannya status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai Ketua Umum Demokrat, bukan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). “Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia, dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya Negara telah menggaji dirinya sebagai KSP 7 tahun terakhir,” tutupnya.

 Upaya “Begal Politik” juga disinggung oleh *Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY)* dalam sambutannya saat Puncak Acara peringatan Dua Dekade Partai Demokrat yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta Nasional, (9/9).

 “Sampai dengan hari ini upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan. Pasca keputusan Kememkumham mengenai penolakan hasil KLB Deli Serdang, para perusak demokrasi tadi masih berupaya menggugat dan membatalkan Keputusan Pemerintah melalui jalur PTUN termasuk kemungkinan Judicial Review melalui Mahkamah Agung,”

 ungkap AHY AHY juga menegaskan, meskipun Partai Demokrat punya segala Bukti Juridis yang kuat untuk bisa mematahkan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya. Ia meminta seluruh Kader dan para Pejuang Demokrasi untuk tetap waspada dan menegaskan bahwa yang Partai Demokrat perjuangkan adalah tegaknya Keadilan, Hukum, dan Demokrasi di Negeri ini. *Jakarta, 10 September 2021* 

 *Herzaky Mahendra Putra* 

*Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara* *DPP Partai Demokrat* *08111070090*

Yayasan Karampuang Bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Mamuju dan UNDP Lewat Proyect Responce Towards Resiliance Project

WWS, Mamuju (4/09/2021)  - Sejumlah bantuan guna usaha serta bantuan alat usaha diserahkan kepada kelompok penerima manfaat di Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Karampuang bekerjasama dengan UNDP lewat proyek Response Towards Resiliance Project. 

 "Hari ini merupakan tahap akhir dari rangkaian panjang dari program penguatan ketahanan ekonomi masyarakat Mamuju di 4 desa di Kabupaten Mamuju, salah satunya di Desa Dungkait. Hari ini kami mendistribusikan Rp. 50.000.000 bantuan guna usaha untuk 50 pelaku usaha mikro, beserta bantuan alat usaha dan bahan baku senilai Rp. 123.500.000 bantuan usaha kelompok usaha jahit yang akan berfokus pada produksi masker serta alat pelindung diri (APD) standar. 

Harapannya agar masyarakat bisa tetap survive di tengah pandemi," beber Fauzan, project manager Yayasan Karampuang. Kelompok usaha binaan UNDP dan Yayasan Karampuang tersebut bernama Anugrah Taylor. 

Di dalamnya tergabung 25 keluarga yang dibina dan diberikan bantuan pelatihan, serta alat dan bahan baku produksi masker dan APD standar. 

 Hal ini disambut baik oleh Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH., M. Si. "Kita patut bersyukur untuk bantuan ini. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Adapun kami sebagai pemerintah daerah, akan mensupport penuh masyarakat Desa Dungkait.

 Kalau nanti Pemkab butuh masker dan APD, kami akan order di Anugrah Taylor," pernyataan tersebut disambut tepuk tangan meriah para hadirin. Bantuan yang diserahkan hari ini antara lain berupa manekin, mesin jahit, mesin bordir, serta bahan baku masker dan APD. 

Selain itu, UNDP dan Yayasan Karampuang juga memberikan bantuan dukungan legalitas usaha. "Harapannya bisa dibantu dan dibina oleh pemerintah sehingga keberlanjutannya bisa dipastikan dalam memulihkan perekonomian masyarakat," tutup perwakilan UNDP yang hadir secara virtual. (Sumber : Press Rilis Diskominfosandi/RF) .

Hamdan Zoelva: Gugatan KLB Ilegal Deli Serdang di PTUN Kadaluarsa dan Tidak Berdasar Hukum. Ini 3 Alasannya

 WWS, Mamuju - Kamis, 2 September 2021. Sidang pengadilan PTUN Jakarta No. 154/G/2021/PTUN-JKT Jakarta masuk dalam tahapan Bukti Surat, dimana para pihak, dalam hal ini Penggugat (KLB Deli Serdang) dan Tergugat intervensi (DPP Partai Demokrat di bawah Kepemimpinan AHY), masing-masing telah menyerahkan bukti-bukti dokumen kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Bambang Soebiyantoro, SH. MH.

 Hamdan  Zoelva, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan kembali, ‘’Pertama, Gugatan pihak KLB Ilegal Deli Serdang yang ditujukan kepada Menkumham Yasonna Laoly di PTUN Jakarta telah kadaluarsa dan tidak berdasar hukum. Hal ini berlandaskan UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah tegas menyatakan bahwa tenggat waktu untuk menggugat Putusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menkumham tidak boleh melewati batas waktu 90 hari sejak diputuskan’’. 

 Hamdan menjelaskan, Pihak KLB Deli Serdang telah melakukan gugatan terhadap Menkumham RI terkait SK pengesahan AD/ART Partai Demokrat pada 18 Mei 2020 dan SK Kepengurusan DPP Partai Demokrat (2020 – 2025) pada 27 Juli 2020. Dengan telah diterbitkannya Lembaran Berita Negara RI No.15 Tanggal 19 Februari 2021 terkait kedua SK Menkumham tersebut maka berdasarkan Azas Publisitas, lanjut Hamdan, setiap orang/kader/anggota partai dan masyarakat dianggap telah mengetahui kedua objek yang diterbitkan oleh Menkumham. ‘

’Kedua, Gugatan Pihak KLB Ilegal ini juga tidak mempunyai legal standing. Sebab, para Penggugat telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat’’. 

 ‘’Ketiga, Gugatan ini juga kabur dan tidak jelas karena dalil gugatan para penggugat telah mencampuradukkan antara dalil gugatan objek TUN dengan dalil gugatan perselisihan internal partai yang menjadi ranah dan kewenangan Mahkamah Partai’’.

 Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini karena dalil gugatan para penggugat mempermasalahkan internal Partai Demokrat, padahal UU Parpol secara tegas menyatakan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai. Dimana Keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat. 

 Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan yang turut menghadiri sidang bukti tersebut menyatakan, ‘’Untuk mematahkan upaya manipulasi fakta yang dilakukan Gerombolan KSP Moeldoko, DPP Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY telah menyerahkan 31 bukti’’. 

Jakarta, 2 September 2021 Herzaky Mahendra Putra Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat 08111070090

Bupati Mamuju Tina Suhardi Lantik 77 Eselon III dan 145 Eselon IV Pejabat Pemda Kabupaten Mamuju

 WWS - Mamuju (30/07/2021) Sejumlah pejabat eselon lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Acara ini diselenggarakan di Rumah Jabatan Bupati Mamuju Sapota, Senin 30 Agustus 2021.

  Sebanyak 77 Orang pejabat  eselon III dan  145 eselon IV ikut serta dalam acara tersebut. Mereka dilantik oleh Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH. M. Si. Dengan  mengucapkan sumpah dan janji sebagai pejabat Pemerintah    "Demi Allah saya bersumpah, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," kata mereka mengikuti lapal yang diucapkan oleh Bupati Mamuju.

 Dalam sambutannya Bupati Mamuju  Tina Suhardi mengatakan bahwa mutasi dan promosi jabatan dalam organisasi Pemerintah adalah hal yang lumrah dalam rangka penyegaran pejabat Daerah .

Adapun yang mendapatkan  promosi, tentu telah melalui pertimbangan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah layak dan memiliki kompetensi sehingga harus mendapatkan apresiasi berupa promosi  jabatan. 

"Saya tegaskan, mutasi kali ini tidak lagi semata-mata atas pertimbangan politis, atau atas faktor suka tidak suka. Melainkan dengan kajian profesional sesuai pertimbangan the right man in the right job, atau penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat pula." Kata Bupati Mamuju.

Perlu diketahui bahwa dari 77 Pejabat Eselon III yang dilantik terdapat 4 Orang Camat mereka adalah : 1. Bram Tosuly Camat Kalumpang 2. Syawal Muttalib Camat Tapalang 3. Sunarjo Camat Bala-Balakang 4. M Ilyas Camat Mamuju

 Dibagian lain sambutannya Bupati Mamuju Tina Suhardi meminta agar semua pejabat yang baru dilantik untuk dapat bergerak cepat melakukan adaptasi dan langsung memulai kinerjanya, sehingga tidak terjadi kekosongan pada proses estafet pasca pelantikan. 

"Saya mohon bantuan ibu dan bapak sekalian, bantu saya dan Pak Wakil mewujudkan Mamuju Keren. Lakukanlah lompatan-lompatan yang akan mempercepat transformasi kegiatan dalam upaya realisasi Mamuju Keren. 

Buatlah inovasi-inovasi dalam pelaksanaan program kerja masing-masing." Salah satu pejabat yang dilantik hari ini, Firmansyah, SP, Lurah Binanga mengaku pelantikan ini merupakan sebuah tantangan untuk mewujudkan Mamuju yang lebih baik.

 Firman, yang dulunya bekerja sebagai staf Badan Penanggulangan Bencana berharap, pekerjaan terdahulunya bisa bersinergi dengan tanggung jawab baru sebagai lurah, karena keduanya berhadapan langsung dengan masyarakat. ( Sumber Press Rilis Diskominfosandi/RF.)

AHY : Commander's Call Virtual Kepada Ratusan Pimpinan Dan Pengurus Partai Demokrat Pusat Dan Daerah

 

WWS, Mamuju - Kamis (12/8), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) memimpin pelaksanaan Commander’s Call secara virtual yang dihadiri oleh ratusan peserta, terdiri dari para pimpinan dan pengurus Partai Demokrat di tingkat pusat dan daerah, juga para pimpinan dan anggota Fraksi PD DPRI dan DPRD Provinsi se-Indonesia.

Ada lima agenda besar yang dibahas pada Commander’s Call, yaitu: (1) Situasi dan kondisi Indonesia saat ini; (2) Posisi Partai Demokrat saat ini; (3) Bulan Bakti Demokrat dalam rangka 20 Tahun Partai Demokrat; (4) Rangkaian Perayaan HUT ke-20 Partai Demokrat, dan diakhiri dengan (5) Instruksi Ketua Umum.

Khusus terkait situasi dan kondisi negeri saat ini AHY berpesan. Kita menyadari bahwa kita baru saja melewati gelombang kedua pandemi Covid-19 yang lebih tinggi daripada gelombang pertama Januari lalu. Pada saat puncak, kasus positif harian mencapai 54.000 kasus dan tingkat kematian tercatat secara resmi yang mencapai lebih dari 2.000 jiwa per hari, salah satu yang tertinggi di dunia, masih lambatnya vaksinasi, dan juga masih terkendalanya distribusi insentif tenaga kesehatan.

Untuk itu, dalam rangka menyambut HUT ke-20 Partai Demokrat yang jatuh pada tanggal 9 September 2021, kami akan melaksanakan program “Bulan Bakti Partai Demokrat” untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. AHY berharap para pemimpin dan pengurus partai, serta seluruh kader untuk bersama-sama melaksanakan program ini. 

Partai Demokrat juga membuka beberapa perlombaan yang bisa diikuti oleh teman-teman semuanya, masyarakat luas di manapun berada. Untuk informasi lebih detail, silahkan kunjungi website atau akun Instagram @pdemokrat. Harapan Beliau (AHY)  , dengan adanya beberapa perlombaan ini, bisa tetap menghidupkan semangat dan kreativitas kita meski masih dalam suasana pandemi ini. 

Pada bagian akhir, AHY juga mengintruksikan kepada seluruh kader Demokrat yang sedang mengemban amanah di legislatif (pusat dan daerah), serta yang sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk tetap memberikan pelayanan dan kebijakan terbaik untuk konstituen dan masyarakat di daerahnya masing-masing. Partai Demokrat harus menjadi yang terdepan dalam membantu rakyat.

(Sumber Akun Facebook : Agus Yudhoyono ).

Bupati Mamuju Tina Suhardi : Semua Masyarakat Mamuju akan Ditanggung BPJSNya

WWS, Mamuju - Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi pada Jumat (06 Agustus 2021) menyerahkan bantuan langsung tunai  BLT Dana Desa untuk bulan Juni sampai Agustus  dan Kartu Keluarga Sejahtera untuk masyarakat Desa Pammulukang. 

Pada kesempatan tersebut, Bupati mengajak masyarakat Desa Pammulukang untuk mengaktifkan Kartu BPJS Kesehatan, pasalnya Kabupaten Mamuju dibawah kepemimpinannya salah satu yang menjadi fokusnya yaitu dalam sektor kesehatan. 

"Untuk masyarakat Pammulukang yang belum punya BPJS segera melapor ke pihak Desa nantinya Kepala Desa yang akan meneruskan ke Dinas Sosial" Kata Sutinah. 

Bupati juga menyampaikan kepada warga yang ingin mengubah status BPJS dari mandiri menjadi tanggungan Pemerintah untuk segera melapor ke Dinas terkait. 

Untuk tahun ini kita menargetkan sekitar 98 persen warga Mamuju sudah memiliki BPJS Kesehatan yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Mamuju, tambahnya. 

"Jadi Pemerintah menanggung BPJS warga bukan hanya warga kurang mampu tapi semua masyarakat Mamuju yang tidak memiliki BPJS" kuncinya.

(Sumber berita Telah dimuat di Efbe PEMKAB MAMUJU/ Diskominfosandi/Hasran)

Ketua Dpd Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat DR H Suhardi Duka Instruksikan Pengurus Partai Gelar Vaksinasi Gratis Untuk Kader dan Masyarakat

WWS, Mamuju - Berdasarkan Instruksi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat Bpk.DR. H. Suhardi Duka, M.M. ( PA SDK), kepada segenap jajarannya. Dalam rangka menyukseskan program vaksinasi pemerintah dimasa pandemi Covid-19, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Barat menggelar vaksinasi yang dipimpin oleh Sekertaris DPD Abd Wahab Abdy, S.Sos. M.Ap., bersama staf, di Sekertariat DPP Partai Dempkrat pada Kamis (22/07/2021). 

 Tim Vaksinasi yang dipimpin oleh dr. Andika yang menyampaikan telah melaksanakan prosedur vaksin yang ada, diantaranya dengan melakukan screening bagi setiap peserta. 

 “Kita lakukakan screening untuk memastikan setiap peserta bisa ikut vaksin,” kata dr. Andika. 

Dan Setiap peserta vaksin dilakukan pemantauan selama 15 menit untuk mengetahui efek setelah vaksin. Sementara itu, Sekretaris DPD Demokrat Sulbar Abdul Wahab Abdi mengungkapkan bahwa  ini tindaklanjut dari instruksi ketua DPD Demokrat Sulbar Bapak DR.H. Suhardi Duka, M.M., yang menginstruksikan kepada setiap kader untuk mengikuti program vaksinasi. “Kita tindaklanjuti instruksi ketua DPD untuk ikut mengsukseskan program vaksinasi pemerintah dan meminta setiap kader dan staf Partai Demokrat Sulbar untuk ikut divaksin,” kata Pa Wahab dengan penuh antusias. 

 Selanjutnya tak hanya itu, instruksi Ketua Dewan Pimpinan Daerah ini juga disampaikan kepada seluruh jajaran Partai Demokrat Sulawesi Barat ditingkat Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang yang ada di Kecamatan dan Desa. “Ini langkah awal untuk meminta seluruh kader ditingkat DPC dan PAC agar ikut melaksanakan vaksinasi,” demikian kata A. Wahab Abdy. 

 Usai divaksin, A.Wahab Abdy mengungkapkan dirinya tidak merasakan efek yang berarti hanya sedikit keram pada lengan kiri tempat disuntiknya vaksin.***

(Dari Berbagai Sumber)