INI DAPIL 5 MENTERI KIB II DARI PARTAI DEMOKRAT

 Oleh : MUHAMMAD NUR OKT ( MAMUJU )

Pa Syarief Hasan dan Isteri ( foto :
life.viva.co.id  )

Kalau Menteri  berkehendak untuk menjadi Caleg itu hak mereka, tak ada yang salah dan bertentangan dengan Undang-Undang justru dengan menjadi Caleg Pa Menteri bisa menguji sejauh mana apresiasi masyarakat terhadap kinerja, integritas dan kepopuleran  selama menjalankan tugas sebagai Eksekutif .

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Partai Demokrat memiliki 5 Orang kadernya yang diangkat oleh Pa SBY dan masih menjabat Menteri di Kabinet Indonesia bersatu jilid II, Beliau-Beliau dalah :

1. Bapak MENTERI KOPERASI DAN UKM, DRS.SYARIFUDIN HASAN, MM,MBA
2. Bapak MENTERI HUKUM DAN HAM, DR. AMIR SYAMSUDDIN, SH, MH,
3. Bapak MENTERI ESDM ,Ir. JERO WACIK, SE
4. Bapak MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,KRMT. ROY SURYO NOTODIPROJO
5. Bapak MENTERI PERHUBUNGAN, EVERT ERENST MANGINDAAN, SIP,

Dengan turut sertanya ke-5 Menteri dari Partai Demokrat diyakini tidak akan mengganggu tugas-tugas sebagai Menteri, karena para Menteri akan menggunakan hari-hari libur untuk melakukan sosialisasi dan pada saat kampanye, dan  Saya meyakini  Pa Menteri  tentu akan sangat mentaati peraturan per-UNDANG-UNDANGAN yang berlaku, dengan tidak memanfaatkan fasilitas Negara untuk keperluan pribadi apalagi dalam kapasitasnya sebagai Caleg.

Untuk diketahui ke-5 Menteri Dari Partai Demokrat masuk dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPR 2014-2019 DARI PARTAI DEMOKRAT  BERIKUT DAFTARNYA :

1. DRS.SYARIFUDIN HASAN, MM,MBA DAPIL JAWA BARAT III. No.Urut (1)
2. DR. AMIR SYAMSUDDIN, SH, MH, DAPIL SULAWESI TENGGARA NO.urut (1)
3. Ir. JERO WACIK, SE, DAPIL BALI, No.Urut (1)
4. KRMT. ROY SURYO NOTODIPROJO, DAPIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,No. Urut (1).
5. EVERT ERENST MANGINDAAN, SIP, DAPIL SULAWESI UTARA, No.Urut (1) .

Ini adalah imformasi untuk diketahui oleh para Pengurus, Kader dan simpatisan Partai Demokrat diseluruh Indonesia, untuk disosialisasikan kepada segenap sahabat, kerabat, handai tauland dan masyarakat Indonesia Indonesia pada Umumnya. SEMOGA BERMANFAAT BAGI KITA SEMUA***

DAFTAR CALON SEMENTARA ( DCS) DPRD PROV.SULBAR MULAI BESOK KAMIS 13 JUNI 2013 DI PUBLIKASIKAN KEPADA MASYARAKAT

Laporan oleh : MUHAMMAD NUR OKT

MAMUJU -  Rabu 12 Juni 2013, RAPAT PLENO PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ( DCS ) ANGGOTA DPRD PROV.SULBAR DISELENGGARAKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV.SULAWESI BARAT bertempat di D'Maleo Hotel Convention Mamuju.

Rapat pleno penetapan daftar Caleg sementara KPU PROVINSI SULAWESI BARAT dipimpin langsung oleh Ketua KPU PROVINSI SULAWESI BARAT USMAN SUHURIAH, S. PD, M. Si yang dihadiri oleh  5 komisioner KPU dan Perwakilan dari 12 Parpol Peserta Pemilu 2014, Bawaslu Provinsi Sulawsi Barat dan dari media. Sedang para perwakilan dari 12 parpol  untuk menandatangani dan selanjutnya menerima Daftar Caleg Sementara yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU sebelumnya.

Perlu diketahui bahwa Jumlah caleg yang terdapat  di dalam daftar calon sementara DPRD Prov.Sulbar yang lolos verifikasi adalah sebanyak 508 orang untuk 12 Parpol Peserta Pemilu 2014, bila setiap Parpol mengajukan 45 caleg berdasarkan kursi yang tersedia maka jumlah caleg semestinya 540, nampaknya 32 Orang Caleg tidak terpenuhi entah dengan alasan apa ?

Ketua KPU Pa Usman Suhuriah tengah berbincang dengan para perwakilan parpol di meja makan ( Foto : Muhammad Nur )

Bila tak ada aral melintang, tak ada keberatan yang disertai bukti dari masyarakat mengenai Caleg yang terdapat dalam daftar Caleg sementara yang akan dipublikasikan mulai besok Kamis tanggal 13 Juni 2013 hingga 5 hari kedepan, maka dapat dipastikan 508, yang terdiri dari 313 orang Caleg laki laki dan 195 caleg perempuan akan bertarung di 7 daerah pemilihan untuk memperebutkan 45 Kursi yang tersedia di DPRD Prov.Sulbar priode 2014 - 2019.

Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang sudah masuk dalam DCS dapat dipastikan memenuhi syarat 99 % untuk masuk dalam daftar calon tetap, walau ada beberapa caleg yang harus melengkapi administrasi misalnya PNS, TNI / POLRI, Kepala Desa, atau anggota DPRD yang pindah partai, yang sementara dalam proses pensiun tapi Sk belum keluar, Anggota DPRD harus melampirkan surat keterangan dari atasannya yang menyatakan bahwa surat keputusan mereka ( PAW ) atau semcamnya sedang dalam proses penerbitan.

Perwakilan Parpol yang hadir ( Foto : Muhammad Nur ).

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Usman Suhuriah menjelaskan bahwa bagi mereka yang masih belum melengkapi surat keterangan dari atasan masih diberi kesempatan hingga tanggal 1 Agustus 2013 untuk melengkapinya.

Usman Suhuriah dalam bagian lain menjelaskan bahwa ada 2 hal yang harus diperhatikan oleh Parpol dalam menyikapi daftar Caleg sementara yaitu :

1. Menerima Berita Acara, 
2. Dan menyetujui DCS ( Daftar Calon sementara).

Banyak hal yang disampaikan Oleh Ketua KPU PROVINSI SULAWESI BARAT yang tak mungkin dapat dimuat sekaligus dalam tulisan ini, Beliau pada kesempatan pertama kali bertemu dengan 12 Parpol peserta Pemilu selain memperkenalkan komisioner lain yang baru saja terpilih, Beliau mengajak kepada Parpol sebagai mitra kerja agar secara bersama dan bersinergi memberi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Ditempat yang sama pada kesempatan berikut Anggota Komisioner KPU Nurdin Pasokkori pada intinya menjelaskan bahwa Caleg dalam daftar calon sementara hanya bisa diganti bila Caleg sementara meninggal dunia, terpilih menjadi
Kepala Daerah, atau gugur karena laporan masyarakat, penggantinya sangat selektif hanya bisa bila Caleg berasal dari gender ( wanita) dan Parpol belum mencapai keterwakilan perempuan sebanyak 30 %.

Khusus dari Caleg DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI SULAWESI BARAT yang masuk dalam daftar calon sementara ( DCS) DPRD PROV.SULBAR sebanyak 45 caleg dengan rincian 28 orang Pria dan 17 caleg wanita dari ke 45 tersebut tinggal 1 caleg yang belum melengkapi surat keterangan pemberhentian dari Parpol sebelumnya.

Ke 45 caleg dari Partai Demokrat Sulbar ini akan bertarung di 7 daerah pemilihan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 9 April 2014

Kepada para caleg dan segenap masyarakat provinsi Sulawesi Barat yang ingin mengetahui siapa saja caleg yang tercantum dalam Daftar calon sementara DPRD Prov.Sulbar mulai besok hari kamis tanggal 13 Juni 2013 dapat mengakses media yang ada baik media cetak, media elektronik dan media Online yang ada di Provinsi Sulawesi Barat,Terima kasih ***

MBAK TITIEK ( SITI HEDIATI SOEHARTO, SE ) PUTRI KE- 4 PA HARTO YANG MANTAN ISTERI PA PRABOWO CALEG NO. 1 GOLKAR DAPIL YOGYAKARTA

DISUSUN OLEH : MUHAMMAD NUR  ( OKT )

 Siti Hediati Hariyadi ( Titiek Soeharto ) foto :
www.kaskus.co.id - )

Dari Sumber Berita TEMPO.CO,  Selasa tanggal 12 Juni 2013 merilis berita berjudul " Anak Soeharto Caleg Nomor 1 dari GolkarYogtakarta " Ketua DPD Partai Golkar Yogyakarta Gandung Pardiman rela nomor urut pencalonannya sebagai calon legislatif DPR dari daerah pemilihan DIY melorot. Partai Golkar menggeser posisinya untuk Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

Melihat Berita ini yang menjadi Berita Terpopuler  No. 2 Harian di Tempo.Co, Saya lalu berusaha mencari data  berselancar di Internet untuk menampilkan sebuah tulisan dalam bentuk yang lain, tentu tentang profil Singkat Mbak Titiek Soeharto yang mantan Isteri Orang Nomor satu di Partai GERINDRA Pa Prabowo Subianto Soemitro.

Siti Hediati Hariyadi lahir di Semarang, 14 April 1959 putri ke-4 Mendiang Bapak Presiden RI Soeharto, Mbak Titiek lahir disaat Pa Harto menjabat sebagai Panglima TT-IV/ Dionegoro ( mungkin saat ini jabatan itu bernama Panglima KODAM  ).

 Pa Prabowo dan Didiet masa kecil  ( foto :
forum.detik.com  )

KELUARGA,

Mbak Titiek  ( Siti HEDIATI SOEHARTO,SE )  menikah dengan Pa Prabowo Subianto pada bulan Mei 1983 dari perkawinan ini dikaruniai seorang Putra semata wayang bernama Didiet Prabowo yang kemudian dibesarkan di Boston Amerika Serikat dan saat ini bermukim di Paris Perancis sebagai Desainer, pernikahan Mbak Titiek kandas tidak lama setelah Pa Harto mundur dari Jabatan Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998.

 PEKERJAAN ( KARIER  )

Sumber menyebutkan  bahwa Mbak Titiek disamping   penghoby merek-merek terkenal seperti Harry Winston, Bulgari dan Cartier. Titiek juga dikenal sebagai pengagum para bintang film. Ketika Steven Seagal ke Bali dalam rangka peresmian Planet Hollywood pada 1994, dia dikabarkan berdansa dengan bintang laga itu.

Itu wajar karena Beliau Mbak Titiek adalah seorang pengusaha Bisnis Women  yang pada 27 Juli 2005, ketika pengusaha Henry Pribadi, melalui perusahaannya, PT Citabumi Sacna, melepas seluruh kepemilikannya di PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) sebesar 25 persen. SCMA merupakan induk perusahaan SCTV ( Surya Citra Televisi  ) Saham milik Henry dibeli oleh pemegang saham SCMA lainnya PT Abhimata Mediatama. Saham yang dijual Henry setara dengan 473.437.500 saham dengan harga Rp 1.225 per saham. Mbak Titik adalah komisaris PT Abhitama,  kepemilikan saham PT Abhitama meningkat hingga menjadi 77,49 persen. Bisnis lainnya merambah bidang hutan, kimia, keuangan, investasi, listrik, dan transportasi. 


PENDIDIKAN TERAKHIR.

Mbak Titiek adalah Alumni  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1985.

KARIER POLITIK

Saat ini Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa oleh kerabatnya sebagai Mbak Titiek adalah Caleg DPR RI Nomor urut 1 Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Yogyakarta diatas  Ketua DPD Partai Golkar DIY ( Daerah Istimewa Yogyakarta ) Gandung Pardiman yang dengan sukarela melorot ke Urutan kedua, dengan alasan Demi Gender dan Putri mendiang Pa Harto.
Gandung mengatakan " “Itu merupakan penghargaan terhadap gender (maksud Gandung adalah terhadap perempuan),” kata Gandung kepad aTempo, Senin 10 Juni 2013.
Untuk mengecek kebenarannya berikut Daftar dari Politik VIVAnews untuk Dapil DIY Partai Golkar klik " http: Daftar Calon Sementara Anggota DPR 2014 - 2019  DIY "

Diolah dari berbagai sumber seperti Tempo.co, Wikipedia  dan lainnya***

SENGKETA PULAU LARI-LARIAN, MILIK SIAPA ??

Menarik untuk dicermati berita yang dirilis oleh MetroNews Senin tanggal 10 Juni 2013, tentang Sengketa Pulau Lari-Larian yang disengketakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.

Pulau Lari Larian yang juga biasa disebut oleh mereka Pulau Lerek Lerekan memiliki panjang sekitar 146 meter dengan luas sekitar empat hektare, menjadi sengketa karena pulau tersebut memiliki cadangan gas sekitar 370 miliar kaki kubik (BCF), serta minyak bumi.

Saya kutip dari sumber bahwa Pulau Lari-Larian merupakan batas terluar Kalsel yang berada di wilayah Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru. Sebelumnya, MA telah mengeluarkan putusan tentang penetapan status Pulau Lari-Larian yang merupakan milik Kalsel.

Pembangunan kilang minyak oleh Pearl Oil memicu panasnya kembali sengketa perebutan kepemilikan Pulau Lari-Larian antara Kalsel dan Sulbar yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir.

Haal tersebut memicu Pemerintah daerah Kalimantan Selatan akan melayangkan protes ( somasi ) tentu saja kepada Perushaan Minyak dan Gas asal Negara Thailang Pearl Oil dan Pemerintah Daerah Sulawesi Barat akibat dari Pembangunan kilang minyak di Pulau Lari Larian yang masih dalam sengketa dengan Pemda Provinsi Sulawesi Barat.

Kabarnya beberapa waktu yang lalu telah dilangsungkan pertemuan untuk  presentasi progres pembangunan kilang oleh pihak perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten Majene, Sulbar, di Surabaya, Jawa Timur. 

Menurut MetroNews Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin pada hari senin (9/6 ) mengatakan bahwa " Perusahaan tersebut membangun kilang minyak tanpa izin, padahal pulau tersebut berada di wilayah Provinsi Kalsel. Selain kepada perusahaan itu, somasi juga akan dilayangkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat .

Terkait dengan masaalah itu anggota Komisi III DPR RI Aditya Mufti Ariffin menegaskan Pemprov Sulbar harus menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Pulau Lari-Larian adalah wilayah Kalsel. "Mereka seharusnya menghormati keputusan MA tersebut. Kami mendukung upaya somasi terhadap perusahaan Pearl Oil maupun Sulbar terkait hal ini," katanya.

Membaca berita ini sebagai masyarakat yang berdomisili tetap di Prov. Sulawesi Barat sejak hampir 30 tahun, timbul pertanyaan dalam benak Saya siapa sesungguhnya Pemilik Pulau Lari-larian ? Kalsel atau Sulbar berdasarkan Geografis, Demografi, dan keputusan perundang-undangan yang berlaku  ? , yang sudah pasti Saya ketahui bahwa Pulau Lari Larian adalah milik NKRI.

Berharap agar masaalah ini dapat diselesaikan dengan damai jauh dari rasa dengki dan iri berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebersamaan dalam Satu Bangsa, Satu Tanah air, dan Satu Bahasa...INDONESIA*** 

Sumber : http:/Sengketa Pulau Lari Larian Memanas , Kalsel akan somasi Pearl Oil "

INILAH 4 PILAR KEBANGSAAN MISI ALMARHUM BAPAK TAUFIQ KIEMAS

 4 Pilar kebangsaan ( foto :
satunegeri.com )

Barangkali ada diantara kita yang belum mengetahui 4 PILAR KEBANGSAAN yang kerap didengungkan oleh Negarawan Almarhum Bapak H. MUHAMMAD TAUFIQ KIEMAS hal ini merupakan sebuah misi Beliau untuk BELIAU SAMPAIKAN kepada masyarakat Indonesia.

Kepergian Bapak TAUFIQ KIEMAS pada hari Sabtu 8 Juni 2013 membuat Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Yang belum mengetahui tentang apa saja 4 PILAR KEBANGSAAN itu sebagai bahan untuk menambah wawasan dan ILMU pengetahuan Yang bermanfaat dalam kehidupan sebagai berikut :

1. PANCASILA, 
2. UUD 1945,
3. NEGARA KESATUAN RI,
4. BHINNEKA TUNGGAL IKA. 

DEMIKIAN SEMOGA BERMANFAAT. ***

TAUFIQ KIEMAS KETUA MPRI RI WAFAT

Warta Warga Sulbar 

 Bapak Taufik Kiemas ( foto :
www.mpr.go.id )

INNA LILLAHI WAINNA ILAIHI RAJIUN

 Mengucapkan belasungkawa atas berpulangnya KERAHMATULLAH BAPAK H. MUHAMMAD TAUFIQ KIEMAS KETUA MPR RI ( SUAMI IBU MEGAWATI SUKARNO PUTRI) DALAM USIA 70 TAHUN Karena Sakit. 

Lahir di JAKARTA 31 Desember 1942, wafat di RUMAH SAKIT GENERAL HOSPITAL Singapura Hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013, jam : 18.00 WIB ,  dan akan dimakamkan besok Minggu tanggal 9 Juni 2013, DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN KALIBATA JAKARTA.

SEMOGA AMAL IBADAHNYA DITERIMA DISISI ALLAH SUBHANA WATAALA DAN KELUARGA YANG DITINGGALKAN DIBERI KETABAHAN, Amin.

MAMUJU, 8 JUNI 2013

WARTA WARGA SULBAR

PKS KELUAR DAN CABUT MENTERINYA KOALISI TINGGAL 5 PARTAI !?

 Opini Saya : MUHAMMAD NUR OKT

 Partai Koalisi ( Ilustrasi foto :
www.beritajakarta.com )

Mari kita simak bersama hampir disemua media online 3  hari terakhir yaitu sejak tanggal 3 Mei 2013 hingga hari ini berita tentang dinamika presepsi kenaikan  harga BBM menjadi berita hangat dan menarik unruk dicermati,bagaimana tidak dari 6 Partai yang berkoalisi di Kabinet Indnesia Bersatu jilid II, Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) dengan tegas menolak kenaikan harga BBM, yang sesungguhnya bertujuan untuk penyelamatan anggaran ( Fiskal ) dimana didalamnya terkait dengan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu agar bisa bertahan untuk meningkatkan taraf hidupnya dalam bentuk Bantuan Tunai, beras bagi kaum miskin, biaya Pendidikan dan Pembangnan Imfrastruktur di Pedesaan, yang mekanismenya akan ditaur oleh Pemerintah kemudian.

Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) menolak dengan tegas kenaikan harga BBM bersubsidi , alasannya, menurut Wakil Ketua Komisi XI Bidang Keuangan DPR dari Fraksi PKS, Andi Rahmat ( sebagaimana kami kutip dari rilis VivaNews.com edisi 4 Juni 2013, sebagai berikut :

1. Karena mereka menilai pemerintah tak punya pijakan kuat untuk melakukan hal itu. “Pemerintah tidak punya dasar yang kuat,” kata Andi saat mendampingi Presiden PKS Anis Matta di Surabaya.
2. Pemerintah sudah dua kali mengambil kebijakan yang sama untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sejak dulu pula, menurut Andi, PKS telah mengajukan proposal ke pemerintah sebagai solusi agar harga BBM bersubsidi tak naik. Namun pemerintah tetap bersikukuh menaikkannya.
3. Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq secara terpisah mengatakan Dalam proposal itu, kami mengajukan kenaikan harga di sektor energi seperti gas supaya tidak ada lagi kenaikan BBM. Tapi masukan PKS ini tak didengar ” katanya. 

Walau PKS adalah Partai Koalisi, Partai Pendukung SBY- Boediono namun  mereka katanya akan tetap bersikap kritis terhadap Pemerintah. Tapi kenapa kalau pada tahun 2005 dan 2007 PKS mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi, mengapa pada tahun 2013 ini kemudian menolak opsi yang sama  ?!

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Partai Koalisi Pemerintahan Pa SBY - Boediono di Kabinet Indonesia bersatu terdiri dari 6 Partai Yaitu : Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional ( PAN ), Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ), Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) dari 6 Partai ini hanya 1 ( satu ) Partai yaitu PKS yang dengan tegas menolak Kenaikan harga BBM, itu pertanda bahwa Koalisi 6 Partai kurang solid dalam mengambil kebijakan penting untuk menyelamatkan Fiskal kita.

Pernyataan sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM di tanggapi dengan serius dan beragam oleh beberapa Orang Kader Partai Demokrat, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI misalnya Ibu Nurhayati Ali Assegaf bereaksi  yang pernyataannya dimuat diberbagai Media mengatakan bahwa "  Jika memang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah tidak lagi satu visi dengan Setgab partai koalisi silakan keluar. PKS juga diminta menarik kadernya yang duduk di kursi menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.

Pernyataan Ibu Nurhayati terasa cukup tegas, sebagaimana dirilis oleh OkezoneNews ( 5/6/2013 ) bahwa " "Kita tidak perlu membicarakan orang yang sudah tidak ingin. Hadir saja tidak mau ya silakan (keluar). Buat apa kita harus repot-repot. Kalau tidak suka cabut menterinya," kata Nurhayati usai rapat Setgab koalisi di kediaman Wapres Boediono, Selasa (4/6/2013). Kata Beliau Koalisi adalah itu dengan niat baik. Kita bergabung karena kita punya kesamaan visi dan niat baik mendukung pemerintah sampai selesai, bukan sebaliknya merong-rong pemerintahan," ungkapnya.

Mengamati Berita seputar Kenaikan harga BBM bersubsidi dan penolakan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) tidaklah akan berpengaruh luas bagi berlangsungnya kebijakan Pemerintah mengenai kenaikan Harga BBM bersubsidi karena 5 Partai Koalisi tetap solid, tidak menutup kemungkinan Gerindra akan ikut menyetujui kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut dan kalau itu terjadi maka dari 9 Partai kemungkinan 6 Partai dengan opsi setuju dan 3 Partai kemungkinanannya akan menolak.

Prediksi Saya 6 Partai yang akan mendukung Opsi kenaikan harga BBM bersubsidi adalah :

1. Partai Demokrat,
2. Partai Golkar,
3. Partai Amanat Nasional ( PAN )
4. Partai Persatuan Pembangunan ( PPP )
5. Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB )
6. Partai Gerindra ( Non Koalisi ) 

Prediksi yang diperkirakan akan menolak Kenaikan Harga BBM bersubsidi adalah :

1. Partai Demokrasi Perjuangan ( PDIP ),
2. Partai Hanura ( Hati Nurani Rakyat ),
3. Partai Keadilan Sejahteran ( Koalisi ).

Karena ini adalah opini dalam Prediksi Penulis maka apa yang dimuat dalam artikel ini bisa saja akan berubah, karena tidak menuntup kemungkinan bila terjadi Lobbi -lobbi Politik  PKS   akan kembali mendukung dan bersama dengan Koalisi.

Namun bila Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) tetap pada pendiriannya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang di programkan oleh Pemerintah, sebagai bagian dari Pemerintah PKS  yang menolak Program tersebut tentu akan menarik 3 Menteri yang saat ini duduk di Pemerintahan Koalisi Pa SBY - Pa Budiono,  bisa kerana desakan  atau karena memang sudah bertekad bulat untuk keluar dari Koalisi,  kita lihat Saja perkembangannya !?***

Ini Opini Saya tentang Kenaikan BBM tanggal 4 Juni 2013, dan ini kenyataannya klik dan baca disini " didukung-6-fraksi-di-dpr--harga-bbm-naik-pekan-depan.